JAKARTA – Dampak pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Barat Daya berimplikasi pada pendanaan program dan kegiatan APBD Papua Barat. Hal ini menjadi poin penting Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw,M.Si sampaikan pada rapat koordinasi dengan Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo, S.H., M.H, Selasa (24/1/2023) dipusatkan pada ruang Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri.
Pertemuan juga dihadiri pejabat dari Kementerian Keuangan, Kementerian PAN RB, Kementerian PPN/Bappenas, Badan Kepegawaian Negara. Dirinya menyampaikan kondisi keuangan, kepegawaian, dan isu-isu lain yang dihadapi Pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai dampak DOB.
Seperti halnya sisi kepegawaian, dari 5000-an ASN sebagaimana lebih dari 50 persen di antaranya mesti pindah ke Papua Barat Daya. Akan tetapi yang terealisir pindah baru 99 orang. Sementara itu, belum berfungsinya DPR Papua Barat Daya, menyebabkan anggota DPR dari Dapil (Daerah Pemilihan) Papua Barat Daya hingga kini masih dalam naungan Provinsi Papua Barat. Hal ini membuat Kementerian Keuangan meminta Pemerintah Provinsi Papua Barat membuat Rancangan Anggaran Belanja dari enam kabupaten di Papua Barat Daya.
Kondisi ini tentu membuat tergerusnya pikiran dan tenaga perangkat Pemerintahan Provinsi Papua Barat, karena mesti juga memikirkan masalah klasik seperti stunting, busung lapar, dan kemiskinan ekstrem dengan anggaran yang minim sebagai dampak pemekaran wilayah.
Karenanya, Penjabat Gubernur Waterpauw meminta agar kementerian terkait menimbang dan meninjau kembali Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Provinsi Papua Barat. Hal ini menjadi strategis agar bisa menunjang pergerakan pembangunan.
“Tentu Pemerintah Provinsi Papua Barat akan menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi, dan apapun keputusan dari Pemerintah Pusat, sebagai Pejabat Gubernur saya mengatakan akan menerima, menghormati, dan loyal,” Terangnya.
Poin yang dipaparkan mendapat apresiasi Wakil Mendagri, dan akan membawa permasalahan ini kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin. Selain itu tentunya melakukan koordinasi dengan Kementerian lain terkait. (red)
*Sumber : Tim Media Pj. Gubernur Papua Barat
