MANOKWARI – Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol. (Purn) Drs Paulus Waterpauw,M.Si memimpin jalannya rapat menindaklanjuti rilis resmi BPS terjadi kenaikan angka inflasi di Manokwari sebesar 6,83 persen pada bulan februari 2022. Sejumlah paparan tersaji guna mencari solusi serta penyebab utamanya adanya kenaikan.
Koordinator Fungsi Statistik Distribusi BPS Papua Barat, Lasmini, SST.,M.Stat & OpRes menjelaskan inflasi gabungan dua kota IHK yang dirilis tanggal 1 Maret secara year on year (yoy) sebesar 4,88 persen. Sedangkan Manokwari 6,83 persen dan Kota Sorong 4,34 persen.
Selain itu pada bulan februari juga mengalami deflasi sebesar -0,24 di Kota Sorong, Kabupaten Manokwari 0,73 persen dan gabungan dua kota 0,35 persen. Kata Lasmini andil menurut kelompok bulanan masih disumbang oleh Kota Sorong, komunitasnya tarif angkutan udara mengalami penurunan sedangkan Manokwari inflasi karena tarif angkutan udara meningkat.
“Kelompok lain yang menyumbang dari deflasi februari 2023 adalah makanan, minuman dan tembakau. 5 penyumbang utama di kota Sorong Angkutan Udara, cabe rawit, ikan ekor kuning, ikan cakalang dan tomat. Sedangkan di Manokwari angkutan udara terjadi kenaikan harga, beras turut menyumbang, ikan cakalang yang diawetkan, kangkung dan bayam,” Jelasnya.
Ditambahkan untuk saat ini di Papua Barat pasca pemekaran Papua Barat Daya nantinya hanya memiliki satu kota Indeks Harga Konsumen (IHK) yaitu Manokwari. Berbeda dengan Papua Barat Daya sebanyak tiga kota IHK.
Diakui juga khusus Kabupaten Manokwari ikan-ikan masih menjadi penyumbang utama kenaikan inflasi.
“Khusus Manokwari, ikan-ikan masih menjadi penyumbang utama kenaikan inflasi. Maka solusinya perlu adanya cold storage agar menejemen stok dapat terjaga secara baik,” Tambahnya.
Menanggapi penjelasan tersebut, Penjabat Gubernur Waterpauw meminta agar kabupaten lain dapat dilibatkan sehingga penilaian tim berkaitan dengan kota IHK, sehingga ada keseimbangan. Dirinya menegaskan akan menyurati secara resmi pihak yang memiliki kewenangan mengatur hal tersebut.
Kata Pj. Gubernur Waterpauw suatu persoalan harus disikapi secara cepat dan tepat sehingga mendapatkan hasil maksimal, utamanya melalui tahap komunikasi intensif. Selain itu berkaitan seringkali adanya permintaan pasokan ke daerah lain yang tinggi disertai nilai jual menggiurkan juga harus diantisipasi agar stok dalam daerah tidak berkurang sehingga dapat menimbulkan masalah.
“Kalau ada kenaikan harga apa persoalan dan langkah solusi yang kita buat sehingga ada hasil akhir yang bisa kita laporkan. Ini bisa dibahas, misalkan Komoditi yang harus dikirim keluar ini juga menjadi penyebab salah satu kenaikan harga tertinggi,” Bebernya.
“Managemen stok yang harus kita polakan sedemikian rupa,” Harap Pj. Gubernur Waterpauw.
Dirinya menginstruksikan jajaran pimpinan OPD terkait harus proaktif serta berkolaborasi bersama Badan Pusat Statistik, Pengusaha dan pelaku pasar.
Selanjutnya Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua Barat, Rommy S. Tamawiwy mengingatkan tidak terasa tinggal menghitung hari kita diperhadapkan dengan hari besar keagamaan. Oleh sebab itu pasti adanya lonjakan sehingga sinergitas harus diperkuat.
“Hari besar keagamaan ada di depan kita sehingga pasti lonjakan meningkat sehingga koordinasi harus kita perkuat. Sehingga fokus pasar murah dan sidak harus kita arahkan kesana,” Singkat Tamawiwy. (ACM)
