MANOKWARI – Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrembang ) Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKDP ) provinsi Papua Barat tahun 2024 digelar pada salah satu hotel dalam kota Manokwari, kamis ( 5/4/2023 ). Mengusung tema pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang didukung oleh penguatan daya saing sumber daya manusia ( SDM ), musrembang ini dibuka secara resmi oleh penjabat gubernur Papua Barat, Komjen Pol. ( Purn ) Drs. Paulus Waterpauw, M.Si,.
Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Waterpauw, mengatakan, dengan mempertimbangkan berbagai tantangan pembangunan yang di hadapi, provinsi Papua Barat menetapkan Lima prioritas pembangunan tahun 2024. Yaitu prioritas yang pertama adalah meningkat kualitas hidup dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kedua peningkatan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, ke tiga peningkatan pertumbuhan ekonomi yang iklusif dan berkelanjutan, ke empat percepatan penurunan kemiskinan ekstrim dan yang kelima percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektifitas dengan menetapkan prioritas pembangunan.
“Musyawarah perencanaan pembangunan ddaerah adalah tahapan yang secara rutin dilaksanakan. Forum ini merupakan tahapan penting dan strategis dalam penyusuna RKPD Papua barat tahun 2024. Hendaknya kita berpedoman pada rencana pembangunan tahun 2023-2026 sehingga pendekatan perencanaan pembangunan yang telah diselaraskan melalui forum ini diharapkan akan menciptakan sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran perencanaan pembangunan,”jelas Pj. Gubernur Waterpauw.
Menteri dalam negeri, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan deputi pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan badan nasional pengelola perbatasan Kemendagri, Letjen TNI ( Purn ) Jeffry Apoly Rahwarin, menyampaikan, Pembangunan daerah dapat dilakukan untuk melaksanakan beberapa tujuan sesuai UU nomor 23 tahun 2014, tentang pemerintah daerah, diantaranya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses dan kualitas pelayanan publik, serta peningkatan dan pemerataan daya saing.
“Pencapaian tujuan tersebut merupakan perwujudan dari pekaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional melalui singkronisasi dan konsistensi perencanaan pembangunan, baik perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan,” jelas Jeffry Rahwarin.
Hadir dalam musrembang ini, Bupati se-provinsi Papua Barat, Pimpinan OPD se-provinsi Papua Barat Lembaga Swadaya Masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan para Narasumber dari Kemendagri, perwakilan Kementerian keuangan RI dan perwakilan BAPENAS RI. (ACM)
