JAKARTA – Penjabat Gubernur Papua Barat beserta rombongan menyambangi Kedutaan Besar Kerajaan Norwegia dan berdiskusi mengenai kerjasama dalam konteks pelestarian alam, iklim dan pemanfaatan karbon. Kedatangan Pj Gubernur Ali Baham Temongmere disambut baik Duta Besar Kerajaan Norwegia untuk Indonesia, Y.M Rut Kruger Giverin, Jumat (15/3/2024).
Penjabat Gubernur Ali Baham Temongmere mengapresiasi langkah kerjasama pemerintah Norwegia yang telah terjalin pada waktu sebelumnya dan sekira terus ditingkatkan. Dijelaskan Papua Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia memiliki tutupan hutan daerah konservasi 70 persen dan 50 persen laut yang dijaga.
Selain itu berhubungan dengan karbon, bagaimana kontribusi menjaga hutan tetapi mendapatkan manfaat karena karbon yang dihasilkan bukan hanya untuk Papua Barat, melainkan Indonesia dan dunia.
“Norwegia salah satu negara Yang memberikan perhatian besar kaitannya dengan iklim dan kelestarian hutan, termasuk keanekaragaman hayati di Papua Barat.Kami menyampaikan terimakasih atas semua yang sudah jalan dan kami masih berharap kemitraan ini kita bangun lagi,” tuturnya.
Dengan kerjasama tentu menjadi kekuatan besar, apalagi saat ini Papua Barat sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 20 tahun mendatang. Hal itu memberikan dukungan realisasi Indonesia emas 2045.
“Hari ini tentunya milenial sungguh besar dan kita harap apa yang dilakukan mereka dapat menjadi anak-anak yang peduli terhadap lingkungan sama seperti dibicarakan hari ini. Sehingga selain mengelola juga menjaga potensi karena tidak bisa ambil hari ini saja tapi disisakan untuk generasi lanjut,” jelas ABT.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Papua Barat, Prof. Dr. Charlie D. Heatubun,S.Hut.,M.Si menambahkan
secara legislasi Papua Barat memiliki dasar hukum melalui Peraturan daerah khusus (Perdasus) nomor 10 tahun 2019 tentang pembangunan berkelanjutan dan Peraturan daerah nomor 7 tahun 2022 tentang pengelolaan ekosistem mangrove.
Disamping itu aturan lain yang sedang digodok berupa Perdasus pendanaan abadi yang disusun atas dukungan mitra dan OPD teknis di Papua Barat.
“Menyusun tentang pendanaan berkelanjutan karena kita ingin Pembangunan berkelanjutan, sementara faktor utama menjadi syarat bagaimana pembiayaan. Kalau dengan porsi pendanaan pemerintah sistem fiskal per tahun itu mungkin beberapa projek saja,” terang Prof. Charlie.
Poin berikut mengharapkan dukungan karena inisiatif pembentukan Mahkota permata tanah Papua yang merupakan landscape management. Awalnya seluas 2,3 juta hektar terdata, akan tetapi ada usulan penambahan melalui Bupati Teluk Wondama sehingga ditaksir mencapai 2,7 juta hektar.
“Intinya kedepan bisa berfungsi semacam cagar biosfer, melindungi masyarakat adat, menjaga Kesejahteraan mereka, tapi juga merupakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Selain itu mencegah kehilangan keanekaragaman hayati dan polusi,” imbuhnya.
Sementara Duta Besar Kerajaan Norwegia, Y.M Rut Kruger Giverin mendukung komitmen Papua Barat yang kuat dalam waktu lama untuk pelestarian alam. Selain itu mengapresiasi pemerintah Papua Barat memberikan perhatian penuh dalam merawat lingkungan, keanekaragaman hayati serta menjaga iklim dunia.
Untuk itu, melalui tahapan prosedur yang baik sekira kemitraan dan kolaborasi dapat terus berjalan. Diuraikan dalam beberapa tahun terakhir telah mengucurkan anggaran sebesar 156 juta dolar melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) pusat.
“Papua Barat sangat penting, apabila Indonesia mencapai Folu net sink 2030 dan Papua Barat mendapat dukungan untuk beberapa kegiatan strategis yang telah dipaparkan tadi,” tukasnya. (Rls/ACM)
*Sumber: Diskominfo Papua Barat
