SORONG – Menjelang akhir massa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong periode 2017 – 2022 pada tanggal 22 Agustus mendatang, Tokoh masyarakat adat Suku Moi yang juga Ketua Kelompok Masyarakat Solidaritas Suku Moi Sorong Klois Yable menghimbau kepada seluruh masyarakat agar mendukung siapapun yang akan ditetapkan oleh Mendagri sebagai pejabat carateker Bupati Kabupaten Sorong.
Menurutnya usulan pemerintah kabupaten melalui Gubernur Papua Barat dari 3 nama yang diusulkan tersebut merupakan yang terbaik, karena akan menjalankan roda pemerintahan sesuai amanat undang undang, menciptakan situasi kamtibmas tetap aman dan menjaga stabilitas politik hingga pemilu 2024 mendatang.
” Selaku tokoh masyarakat adat Moi, saya mengajak masyarakat Kabupaten Sorong terutama bagi masyarakat adat Suku Moi,agar membantu pemerintah dan aparat dalam menciptakan stabilitas keamanan di tengah iklim politik menjelang Pemilu Serentak 2024″ ujar Klois.
Ditambahkan Klois, kelompok masyarakat solidaritas Suku Moi Sorong memiliki tuntutan agar Pemeritah Kabupaten Sorong harus mengkaderkan orang Moi untuk menjadi Sekda, apabila hal tersebut tidak dilakukan maka Bupati Sorong pasti tidak akan aman karena bukan berasal dari Suku Moi tapi berasal dari Kabupaten Maybrat.
Hal tersebut dilakukan sesuai aspirasi masyarakat adat dan jika tidak dijawab oleh Bupati melalui Sidang Paripurna DPRD APBD perubahan tahun 2022 maka masyarakat Moi mengancam akan menggagalkan agenda sidang tersebut.
Kemudian pemerintah daerah harus memperhatikan Pengusaha Asli Papua terutama suku Moi untuk menjawab proposal yang telah diajukan, agar kiranya diberikan paket pekerjaan proyek sehingga masyarakat juga bisa merasakan kehadiran pemerintah.
” Jika pemerintah tidak menjawab tuntutan yang ada, maka kami dari Kelompok Solidaritas Suku Moi akan kawal dan kejar terus sampai tuntutan dijawab oleh pemerintah” ucapnya.
Dalam waktu dekat akan dilakukan audiens antara Kelompok masyarakat solidaritas Suku Moi Sorong dengan Kepada Kapolres Sorong untuk mencari solusi dalam menanggapi aspirasi mereka.
” Pada prinsipnya kami tetap mendukung pemerintah daerah dan pejabat carateker yang nantinya ditunjuk Mendagri, namun apa yang menjadi tuntutan kami harus diperhatikan untuk menjaga situasi di wilayah sorong tetap aman” pungkasnya. (Rls/ACM)
