JAKARTA – Penjabat Gubernur Papua Barat, Drs. H. Ali Baham Temongmere, MTP mengikuti agenda Rapat Koordinasi Gubernur bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas tahun 2024. Kegiatan yang dihadiri seluruh Gubernur se-Indonesia tersebut dibuka resmi Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, Selasa (2/4/2024).
Dalam pemaparan, Suharso Monoarfa menguraikan rencana besar menuju Indonesia Emas 2045 terdapat sejumlah isu strategis yang perlu disikapi bersama, baik infrastruktur, pengembangan SDM dan lainnya. Pertama, dalam target RPJMN jalan provinsi mestinya sudah mencapai 75 persen tahun 2024, Kabupaten/Kota 65 dan Nasional 100 persen. Bappenas kemudian menginisiasi pembentukan inpres jalan agar mendapat pendahuluan.
Poin berikut meliputi penyediaan air bersih secara merata hingga ke rumah tangga dan daerah penghasil Gas di Indonesia wajib memanfaatkan dan disebut “Gas Kota”.
“Baru saja terbitkan inpres air bersih dan bisa eksekusi 2024. karena kota-kota tidak mampu membangun sambungan rumah, meski air bakunya ada. Gas kota, ini yang akan dimungkinkan daerah yang punya sumber gas sedang kami rancangkan dan inpres,” tuturnya.
Tidak hanya itu pada bidang kesehatan menjadi atensi menyelesaikan masalah TBC, Kusta dan Stunting. Untuk Pendidikan, pembenahan untuk meningkatkan mutu guru secara nasional dan wajib belajar 13 tahun. Terakhir meliputi industrialisasi karena turut menyumbang kunjungan domestik di daerah.
“Dalam UU wajib belajar 9 tahun sementara perencanaan kita minta wajib belajar 13 tahun, 1 tahun pra dan 12 tahun selesai, kita ingin meningkat,” terangnya.
Menanggapi hal tersebut, Penjabat Gubernur Papua Barat, Drs. H. Ali Baham Temongmere,MTP mengatakan kaitan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi dasar mengelola program kebijakan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Isu lain yang perlu disikapi, saat ini Papua Barat dihadapkan dengan kondisi objektif infrastruktur berpengaruh pada inflasi, khusus sektor penerbangan.
Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang mengusulkan sejumlah isu strategis bakal dikelola melalui Instruksi Presiden (Inpres) sehingga sinergi antar Kementerian/Lembaga tingkat pusat, dari sisi penganggaran sudah terintegrasi dan mengandung kepastian. Dirinya berharap dalam kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden yang baru, rencana pembangunan secara berjenjang, mulai Nasional hingga daerah dapat berjalan secara maksimal.
“Ini semua menjadi data informasi untuk kita kelola di masing-masing daerah, kaitan juga inflasi, misalnya bandara, baik di Fakfak maupun Manokwari. Juga kaitan intensitas penerbangan saat ini dihubungkan dengan jumlah penumpang kemudian harga tiket melambung ini juga masukan untuk kita bahas lewat kebijakan akan datang,” tukasnya. (Rls/ACM)
*sumber : diskominfo PB
