MANOKWARI – Rapat Koordinasi Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (FORDASI) Daerah Khusus dan Istimewa Tahun 2023 yang dilaksanakan di Papua Barat akan berlangsung tanggal 26 – 27 September dan membahas sejumlah isu strategis.
Hal tersebut disampaikan Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol (purn) Paulus Waterpauw, usai memimpin apel gabungan, Senin (25/9/2023).
Dirinya menyampaikan, bahwa pertemuan sembilan Gubernur nantinya untuk Menyusun isu strategis dari masing-masing daerah dalam pernyataan bersama atas kebijaksanaan desentralisasi.
Berbagai isu strategis itu diantaranya, mengendalikan inflasi, penanganan stunting juga kemiskinan ekstrim. meningkatan daya saing di daerah, peningkatan umkm, dan peningkatan ketahanan bahan pangan.
“Daerah yang maju kita sharing disini kita kerja sama untuk manfaatkan keistimewaan kita. Misalnya kita akan belajar banyak dari Yogyakarta bagaimana UMKM mereka sangat maju dan berkembang,” jelas Waterpauw.
Rapat Koordinasi Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (FORDASI) Daerah Khusus dan Istimewa Tahun 2023 rencananya akan dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Wempi Wetipo dan dihadiri 9 Gubernur maupun perwakilan yakni Provinsi Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, D.I Jakarta, D.I Yogjakarta dan Nanggroe Aceh Darussalam.
“Apa yang kita lakukan mungkin belum berpengaruh besar, namun kami terus berupaya dalam berbagai aspek yang tujuannya tentu untuk kesejahteraan masyarakat,” tutup Gubernur.
Sebelumnya, Pj Gubernur Paulus Waterpauw juga meninjau stand pameran otsus yang digelar di halaman kantor Gubernur Papua Barat.
Waterpauw berharap setiap daerah punya produk unggulan yang bisa dikenalkan/dipamerkan kepada daerah luar, salah satunya coklat ransiki yang sudah diekspor ke Prancis dan beberapa negara lain di Eropa. (ACM_2)
