MANOKWARI – Jumat (31/3/2023), Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol. (Purn) Drs. Paulus Waterpauw,M.Si merotasi belasan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator. Mekanisme pelantikan yang digelar hari ini telah melalui mekanisme uji kompetensi dan evaluasi kinerja serta mendapat rekomendasi dari Komisi ASN dan persetujuan Mendagri.
Adapun sebanyak 12 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama antara lain Raymond R.H Yap Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Drs. Enos Aronggear,M.M Kepala Dinas Koperasi dan UKM Papua Barat, Drs. Abdul Latief Suaeri,M.Si sebagai Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Papua Barat, Neles Dowansiba,S.Pd.,M.Si Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat.
Selanjutnya Ir. R.M Thamrin Payapo,M.H Kepala Kesbangpol Papua Barat, Barnabas Dowansiba,S.Pd.,M.Pd Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Supriatna Djalimun,S.H.,M.Si Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Kepala Dinas Pendidikan dijabat Abdul Fatah,S.Pd.,M.M, Wempi Mandacan Kepala Biro Organisasi.
Selain itu memperpanjang masa jabatan Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Papua Barat Dr. Jacob Fonataba dan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Pembangunan Ir. Niko U. Tike.
Untuk 3 Pejabat Administrator yang juga dilantik Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum Setda Papua Barat Juliana Anthoneta Maitimu, Kabag Kesra Pelayanan Dasar Pada Biro Kesra oleh Dirsia Natalia Atururi,S.E dan Kabag Pengelolah Pengadaan Barang dan Jasa Biro Pengadaan Barang Jasa Setda Papua Barat oleh Jimy Pigome,S.T.
Disamping itu terdapat 3 pejabat tinggi Pratama yang diberhentikan dalam tugas diantaranya Kadis Koperasi dan UKM Stefanus Selang, Kepala Biro Umum Orgenes Idjie, dan Inspektur Papua Barat Sugiyono,S.H.
Pj. Gubernur Waterpauw dalam sambutannya menyebut perlunya evaluasi demi mencapai target kinerja aparatur yang terukur dan berdampak sehingga penyelenggara negara di Papua Barat bisa bekerja lebih baik, efektif dan terukur. Diingatkan pula dalam hal pengisian jabatan, baik politik maupun birokrasi pemerintah tentu dibatasi ketentuan perundang-undangan.
“Apa yang saya lakukan saat ini untuk menyelamatkan pemerintahan dari pelanggaran aturan manajemen ASN. Kinerja saya selaku Penjabat Gubernur juga dievaluasi,”
Dirinya berharap Provinsi Papua Barat dapat menjadi rule model pemerintahan Otsus di Tanah Papua. Pelantikan hari ini juga menggambarkan potret harmoni kebhinekaan sebagai bangsa Indonesia, pasalnya para pejabat berasal dari sebagian besar daerah tersebar dan dedominasi Agama.
“Penyelenggaraan pemerintahan yang mampu menghadirkan kesejahteraan dan kedamaian. Itu semua bisa terwujud tergantung pada siapa penyelenggara Negaranya,” Terangnya. (ACM)
