Menu

Mode Gelap
Kapolda Papua Barat Imbau Masyarakat Jaga Kamtibmas di Manokwari 2 Terduga Pelaku Curat Pkm Sanggeng Diringkus Tim Tekab Polresta Manokwari Polres Pegaf Kerahkan Personil Gabungan Bantu Pencarian Korban Longsor Catubouw Longsor di Catubow, 1 Orang MD dan Belasan Orang Masih Dalam Pencarian Hari Pertama Pencarian Iptu Tomi Marbun Sempat Terkendala Cuaca

PAPUA BARAT · 25 Agu 2022 16:35 WIT

Peran Orangtua dan Pendidikan Jadi Ketahanan Utama Cegah Radikalisme dan Intoleransi


 Peran Orangtua dan Pendidikan Jadi Ketahanan Utama Cegah Radikalisme dan Intoleransi Perbesar

MANOKWARI – Penyebaran paham radikalisme dan intoleransi menyebar melalui media sosial, yang sangat rentan terhadap kalangan anak muda, terutama kaum perempuan.

Peran pendidikan dan orangtua menjadi penting sebagai ketahanan utama dalam mencegah masuknya paham-paham tersebut. 

Hal ini disampaikan Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw melalui sambutannya yang dibacakan Asisten I Bidang Pemerintahan, Robert R. Rumbekwan sebelum membuka kegiatan bertema Perempuan TOP (Teladan, Optimis,Produktif) Viralkan Perdamaian yang digagas Badan Nasional Pencegahan Teroris (BNPT) bersama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Papua Barat, Kamis (25/8/2022) di Lt.I Kantor Gubernur Papua Barat.

Penjabat Gubernur Papua Barat menyambut baik kegiatan tersebut, dan meminta peran dari pendidikan dan pengawasan  orangtua dalam rangka membentuk anak-anak usia muda, agar tidak terpapar oleh virus radikalisme, intoleransi maupun terorisme.

“Pembinaan dan pengawasan oleh orangtua, merupakan ketahanan utama. Usia muda adalah  usia yang sangat baik, untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Jangan sia-siakan masa muda, jangan terpengaruh dengan paham radikalisme dan terorisme,” ajak Waterpauw.

Dikatakan, bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak hanya mengupayakan proses penegakan hukum, tetapi juga pro aktif dalam upaya mengantisipasi penyebaran paham radikalisme dan intolerasi secara terus menerus, yang dilandasi dengan prinsip pelindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan prinsip kehati-hatian.

“Upaya menciptaan suasana yang aman dan tentram,tertib, damai dan sejahtera, baik lahir dan bathin, sebagai wujud hak setiap orang atas perlindungan agama, diri pribadi, keluarga dan kehormatan, harkat martabat dan harta benda.”

Lebih lanjut dikatakan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat yang didukung elemen masyarakat selalu berkomitmen untuk selalu menjaga kondisi daerah agar tetap aman, tentram dan kondusif. Sehingga proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dapat berjalan baik dan lancar.

Sementara itu, Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat BNPT, Kolonel (Czi.) Rahmat Suhendro mengapresiasi FKPT Papua Barat yang menyelenggarakan kegiatan Perempuan TOP Viralkan Perdamaian di Manokwari, Papua Barat.

Dikatakan Rahmat, bahwa terosisme adalah tindakan kejahatan luar biasa, dan juga merupakan kegiatan yang melanggar HAM. Dampak terorisme pun di dalamnya menimbulkan korban jiwa dan kerusakan harta benda. Dan juga merusak ketahanan negara, terutama dalam sisi ekonomi, pertahanan keamanan,sosial budaya dan lainnya.

“Terorisme menjadi ancaman peradaban budaya, dan menjadi kejahatan dalam menciptakan perdamaian dan keamanan umat manusia. Tidak memandang suku, ras dan agama,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua FKPT Papua Barat, Musa Kamudi dalam laporannya mengatakan, kegiatan tersebut bermaksud memberikan pencerahan dan pemahaman terkait bahaya propaganda virus radikalisme dan terorisme.

Dengan tujuan, pertama agar kaum perempuan dan anak-anak sebagai generasi muda terbebas dari paham radikalisme dan terorisme yang dilakukan oleh orang ataua kelompok melalui medsos.

Kedua, membekali pengetahuan bagi kaum perempuan untuk deteksi dan cegah diri potensi ancaman radikalisme dan terorisme di daerah.

Ketiga,mengajak perempuan menjadi agen perdamaian untuk mencegah param radikalisme, intoleransi dan terorisme. Dan keempat, membentengi perempuan sebagai pengguna medsos terbanyak yang rentan menjadi korban dari propaganda kelompok radikal yang menyebarkan info yang menyesatkan.

Kegiatan dihadiri 100 peserta dari unsur Pemerintah Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari, organisasi perempuan tingkat Papua Barat dan Kabupaten Manokwari. (Rls/ACM)

Artikel ini telah dibaca 29 kali

badge-check

Writer

Baca Lainnya

Pemda Bisa Ajukan Keringanan Ke Pusat Terkait Klausul 30 Persen UU HKPD No 1 Tahun 2022

23 April 2026 - 20:58 WIT

Kepala BKN Sebut Gubernur Boleh Ganti Pimpinan OPD Tanpa Melalui Lelang Jabatan

23 April 2026 - 18:56 WIT

Gubernur Papua Barat Lantik Kepala Kantor Regional XIV BKN Manokwari

23 April 2026 - 16:53 WIT

Mentan Tantang Papua Barat Sediakan Lahan Pengembangan Komiditi Pertanian

1 April 2026 - 19:23 WIT

Gubernur Mandacan Tegaskan Tidak Intervensi Pemilihan Ketum KONI Papua Barat

1 April 2026 - 19:14 WIT

Pemprov Papua Barat Siap Implementasi WFH Sesuai Kebijakan Pemerintah Pusat

31 Maret 2026 - 10:19 WIT

Trending di PAPUA BARAT