MANOKWARI – Kampung Soribo mengikuti bimbingan teknis program desa anti korupsi setelah dipilih oleh KPK RI sebagai calon desa anti korupsi bertempat di balai kampung, Kamis (27/7/2023).
Bimbingan teknis dibuka langsung oleh Bupati Manokwari bersama Tim desa anti korupsi KPK RI bersama kepala OPD di lingkup Pemda Manokwari dengan tujuan menjadikan pemerintah dan masyarakat desa yang berintegritas mewujudkan desa anti korupsi.
Dalam sambutan Bupati Manokwari Hermus Indou mengapresiasi KPK yang terus-menerus melakukan kegiatan pembinaan kepada seluruh masyarakat di Indonesia tak terkecuali Manokwari.
Dirinya menyampaikan bahwa korupsi dapat terjadi dikarenakan 2 faktor utama yaitu kurang pengetahuan dan pemahaman mengenai korupsi dan juga faktor subjektif yaitu dari oknumnya.
“Dampak dari korupsi sangat berpengaruh untuk kesejahteraan masyarakat. Penyebab korupsi juga karena tata kelola keuangan yang tidak sesuai standar akuntansi keuangan negara”, ujarnya.
“Faktor subjektif juga dapat terjadi karena ingin memperkaya diri dan menyalahgunakan wewenang yang diberikan”, tambah Bupati.
Dirinya berharap program ini dapat meningkatkan kapasitas diri, pemahaman dan skill aparat kampung juga berdampak dalam peningkatan kewaspadaan diri untuk dapat berkomitmen bertanggung jawab untuk pengelolaan keuangan negara.
“Terpenting adalah kita sepakat dan komitmen untuk anti korupsi dalam penyelenggaraan tata kelola keuangan negara. Seluruh masyarakat dan aparat kampung dapat menambahkan pengetahuan dan pengalaman untuk menata kelola keuangan negara yang sudah di percayakan”, harap Hermus.
Ketua Tim Desa Anti Korupsi Papua Barat Ariz Dedy Arham menyampaikan bahwa Kampung Soribo terpilih menjadi calon desa anti korupsi. Kegiatan ini sejalan dengan Nawacita Presiden akan memberikan dana desa untuk pembangunan yang dimulai dari desa.
“KPK merasa perlu melakukan kampung anti korupsi dengan harapan dana yang diturunkan dari pemerintah dapat benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat”, tuturnya.
Kampung anti korupsi ada 5 kompomen sehingga harus di penuhi oleh kampung. Dirinya menyarankan agar pemerintah daerah membentuk tim untuk mendampingi dan membantu kampung agar dapat memenuhi indikator menjadi kampung anti korupsi. (ACM_2)
