MANOKWARI – Pemkab Manokwari dan Bank Papua menandatangani perjanjian kerja sama implementasi kartu kredit pemerintah daerah (KKPD), Jumat (13/12/2024).
Penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dilakukan oleh Bupati Manokwari, Hermus Indou, dan Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis Bank Papua, Wastu Anggoro, disaksikan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat, Sunadji, di ruang Sasana Karya, kantor Bupati Manokwari.
Bupati Manokwari, Hermus Indou, mengatakan di era digitalisasi saat ini menuntut setiap daerah untuk berinovasi dan beradaptasi dengan teknologi dan mewujudkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu instrumen penting dalam digitalisasi keuangan adalah penerapan KKPD.
“KKPD tidak hanya mendorong efisiensi dalam belanja operasional tetapi juga berfungsi meminimalisir risiko penyimpangan anggaran dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” katanya.
Menurut Hermus, penandatanganan perjanjian kerja sama yang dirangkai dengan high level meeting tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (TP2DD) bertujuan mempercepat implementasi KKPD sebagai bagian dari strategi digitalisasi pengelolaan keuangan daerah.
Selain itu, meningkatkan kualitas kolaborasi antara pemerintah kabupaten Manokwari dengan PT Bank Pembangunan Daerah Papua dan Bank Indonesia serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintah kabupaten Manokwari agar lebih memahami dan mampu mengoperasikan sistem keuangan daerah yang berbasis digital.
“Langkah ini adalah bagian dari komitmen kita untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efisien, modern, dan berdaya saing ke depan,” sebutnya.
Melalui kegiatan tersebut, lanjut Hermus, ada beberapa target yang akan dicapai. Pertama, penandatanganan perjanjian kerja sama sebagai dasar dalam penerapan KKPD di Kabupaten Manokwari.
Kedua, tercapainya implementasi KKPD yang jelas dan terukur di Kabupaten Manokwari dan ketiga peningkatan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 20 persen melalui pengurangan pengeluaran manual dan pengawasan yang lebih ketat.
“Serta yang keempat adalah terwujudnya kapasitas SDM pemerintah khususnya di lingkungan Pemkab Manokwari dalam mendukung implementasi digitalisasi keuangan daerah,” imbuhnya.
Kegiatan itu, tambah Hermus, merupakan tonggak penting dalam mewujudkan kabupaten Manokwari sebagai daerah yang maju, modern, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
“Saya percaya bahwa kolaborasi erat antara pemerintah kabupaten Manokwari dan Bank Pembangunan Daerah Papua dapat membawa perubahan yang signifikan dalam tata kelola keuangan daerah di kabupaten Manokwari,” tukasnya.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat, Sunadji, berharap dengan adanya KKPD yang dikembangkan Bank Papua, daerah-daerah lain di provinsi Papua, Papua Barat, dan Papua Barat Daya, bisa menggunakan KKPD. (rls)
