MANOKWARI, acemo.co.id – Wakil Bupati Manokwari, H. Mugiyono mengungkapkan rencana Pemerintah Kabupaten Manokwari untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Salah satu langkah yang sedang disiapkan adalah mewajibkan pemilik kendaraan melunasi pajaknya sebelum dapat membeli BBM bersubsidi di SPBU.
Hal tersebut disampaikan Mugiyono kepada awak media usai memimpin apel pagi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari, Senin (3/8/2026).
Menurutnya, kebijakan tersebut telah diterapkan di sejumlah daerah dan terbukti mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.
“Di beberapa daerah kebijakan seperti ini sudah diterapkan dan hasilnya cukup baik. Pajak kendaraan menjadi lebih tertib dan masyarakat terdorong untuk melunasi kewajibannya sebelum membeli BBM bersubsidi,” ujar Mugiyono.
Ia menjelaskan, Pemkab Manokwari akan terlebih dahulu menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Pertamina, pengelola SPBU, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta instansi terkait untuk membahas mekanisme penerapan kebijakan tersebut.
Setelah pembahasan selesai, pemerintah akan menyusun kerja sama resmi yang dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) dengan seluruh pihak terkait.
“Nanti kita mulai dengan FGD terlebih dahulu. Setelah itu baru dibuat kerja sama resmi agar mekanismenya jelas dan tidak merugikan siapa pun,” katanya
Mugiyono menambahkan, Bapenda juga direncanakan menempatkan petugas di SPBU untuk melakukan pengecekan status pajak kendaraan. Apabila ditemukan kendaraan yang pajaknya belum dibayarkan, pemilik akan diarahkan untuk segera melunasi kewajibannya.
Menurutnya, banyak masyarakat sebenarnya bukan tidak mau membayar pajak, tetapi sering menunda hingga akhirnya menunggak bertahun-tahun dan dikenai denda.
“Kadang bukan tidak mau bayar, tetapi ditunda terus sampai satu, dua, bahkan lima tahun. Akhirnya dendanya semakin besar. Dengan sistem ini masyarakat akan lebih disiplin membayar pajak tepat waktu,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa tujuan utama kebijakan tersebut bukan untuk mempersulit masyarakat ataupun pelaku usaha SPBU, melainkan meningkatkan kesadaran wajib pajak sekaligus mendongkrak PAD Kabupaten Manokwari.
Terkait potensi antrean panjang di SPBU, Mugiyono memastikan rencana tersebut tidak berkaitan dengan persoalan distribusi BBM. Menurutnya, antrean kendaraan selama ini terjadi karena terbatasnya jumlah SPBU yang melayani BBM bersubsidi.
“Saat ini hanya ada dua SPBU yang melayani BBM bersubsidi sehingga antreannya memang panjang. Itu persoalan distribusi BBM, bukan karena rencana penerapan pemeriksaan pajak kendaraan,” ujarnya.
Ia berharap kerja sama antara pemerintah daerah, Pertamina, pengelola SPBU, Samsat, dan Bapenda dapat segera terwujud sehingga kebijakan tersebut dapat diterapkan dalam waktu sekitar satu bulan setelah seluruh tahapan pembahasan selesai.
“Dengan kebijakan ini kami berharap kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan meningkat, administrasi kendaraan lebih tertib, dan pada akhirnya memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manokwari,” pungkas Mugiyono. (Mega Irianti)
