MANOKWARI – Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Bagi Aparatur Kampung, di Sasana Karya, Selasa (14/11/2023).
Workshop dibuka dan diikuti oleh Bupati Manokwari Hermus Indou bersama PLT. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Lepot Setyanto, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat Purwadhi Adhiputranto, Anggota Komite IV DPD RI Sanusi Rahaningmas dan perwakilan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) Republik Indonesia.
Bupati Manokwari Hermus Indou menyambut pemerintah merupakan sub sistem yang harus mencakup seluruh level hingga desa, agar beroperasi secara maksimal, tak terkecuali pemerintah kampung.
Kepala kampung sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan di tingkat kampung memiliki peran penting untuk memastikan pengelolaan keuangan harus berjalan dengan baik dan bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Masalah tata kelola keuangan pemerintah harus bisa di kelola secara baik. Aspek kelembagaan harus efektif juga jangan sampai ada kelembagaan yang tidak beroperasi”, ujarnya.
Untuk perencanaan dan penganggaran juga harus dilakukan dengan baik, sehingga hal yang akan dikerjakan dan di danai melalui perencanaan yang telah dibuat. Hal itu pun harus berdasarkan permasalah dan visi kampung yang sudah dirumuskan sebelumnya.
“Sehingga pengelolaan perencanaan yang sudah di rencanakan itu lah yang di lakukan”, tambah Bupati.
Dikatakan Hermus, aspek SDM juga merupakan hal penting dimana tata kelola pemerintahan kampung harus bisa di operasikan oleh SDM yan handal.
“Oleh karena itu kampung sudah harus bertranformasi, dimana pengelolaan keuangan daerah selalu diawasi sehingga segala penyimpangan akan berhadapan dengan hukum”, ucapnya.
Pemerintah daerah mengapresiasi BPKP Perwakilan Papua Barat atas kolaborasi sebagai tujuan menambah kapasitas aparatur pemerintah kampung dalam pengelolaan keuangan.
Ketua Panitia Fajar Nurfirmansyah mengungkap besaran Dana Desa terus meningkat dari tahun ke tahun dan secara kumulatif dana desa yang telah disalurkan pemerintah sejak tahun 2015 hingga tahun 2023 mencapai lebih dari 538 Triliun Rupiah.
Kabupaten Manokwari sendiri pada tahun 2023 telah menerima pagu Dana Desa sebesar 130,4 Miliar untuk 163 desa berdasarkan data dari DPD Provinsi Papua Barat per 31 Oktober 2023.
“Semakin meningkatnya dana desa dari tahun ke tahun harus diimbangi dengan akuntabilitas dan pengelolaannya sehingga dalam dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku”, jelasnya.
Dikatakannya, BPKP selaku aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP memiliki peran pengawasan dan konsultasi kepada pemerintah Desa guna mengawal akuntabilitas perencanaan dan keuangan pemerintah Desa.
“Pelaksanaan workshop ini diharapkan dapat meningkatkan komitmen Pemerintah daerah maupun desa dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan daya dukung Desa dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat”, pungkasnya. (ACM_2)
