MANOKWARI – Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat dengan tegas akan memberikan sanksi kepada aparat Kejati Papua Barat yang didapati terlibat politik praktis dalam Pemilu dan Pemilukada tahun 2024.
Hal tersebut langsung diungkapkan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Harli Siregar di kantornya, Sabtu (22/7/2023). Menuju tahun politik dirinya mengingatkan agar jajarannya menjaga netralitas dalam Pilkada mendatang.
“Kami harus netral, kalau ada aparat yang bermain-main saya akan utamakan sisi integritas”, ujarnya.
Dengan tegas dirinya juga tak segan-segan memberi sanksi berat hingga pencopotan jika didapati ada jajarannya di Kejaksaan Tinggi Papua Barat dan Kejaksan Negeri lainnya bermain dalam politik praktis.
“Kita tidak segan-segan, bila penting di copot, itu penegasan dari saya. Jika ada pelanggaran kami siap mendapat sanksi sesuai ketentuan yang berlaku”, tegas Harli.
“Kami akan berusaha melakukan kinerja kami secara professional, dengan menjunjung tinggi nilai integritas khususnya dalam tahun politik”, tambah Kajati .
Harli yang baru menjabat di Kejati Papua Barat meminta agar aparatur sipil negara di jajarannya dapat mengambil peran dalam menyukseskan pilkada dengan menjaga netralitas. Dirinya juga tidak segan-segan untuk mendapat kritikan yang membangun untuk Kejaksaan semakin baik kedepan. (ACM_2)
