MANOKWARI – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat sedang menunggu penyerahan laporan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau KUA-PPAS agar digunakan sebagai pedoman resmi guna penyusunan rancangan perubahan APBD Perubahan 2026.
Sekretaris DPRP Papua Barat, Hendra Fatubun mengatakan, saat ini jadwal kegiatan DPR Papua Barat adalah tiap komisi sedang melakukan pengawasan terhadap kegiatan OPD juga memantau serapan anggaran pemerintah provinsi termasuk hearing dengan Panja DPRPB berkaitan dengan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Selain itu, DPR Papua Barat saat ini juga sedang melakukan persiapan guna pembahasan APBD Perubahan tahun 2026.
Terkait penyerahan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau KUA-PPAS yang sesuai jadwal seharusnya sudah dilakukan pada bulan Juni kemarin namun belum juga dilakukan hingga saat ini, DPRPB telah melayangkan surat kepada Pemprov Papua Barat agar segera menyerahkan dokumen KUA-PPAS kepada dewan untuk dibahas.
Hendra Fatubun mengatakan, jika Pemprov Papua Barat telah menyerahkan dokumen tersebut kepada DPRPB melalui rapat paripurna, barulah tahapan pelaksanaan hearing guna membahas rancangan APBD Perubahan tahun 2026 Pemerintah Provinsi Papua Barat dapat dilaksanakan. [Lucas Jooztensz]
