MANOKWARI, acemo.co.id — Rencana pemangkasan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Barat. Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor, S.IP., menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil sikap terhadap kebijakan tersebut karena dinilai berpotensi membawa dampak signifikan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.
Orgenes Wonggor mengatakan, Dana Otsus bukan sekadar alokasi anggaran bagi pemerintah daerah, melainkan salah satu instrumen penting untuk mendorong pembangunan di berbagai sektor serta menjawab kebutuhan masyarakat Papua.
Hal itu disampaikannya saat ditemui awak media di Kantor DPR Papua Barat, Senin (2/11/2026). Menurutnya, pengurangan Dana Otsus perlu mendapat perhatian serius, mengingat besarnya ketergantungan sejumlah program pembangunan daerah terhadap dukungan anggaran tersebut.
“Yang dipangkas ini Dana Otsus, dan dampaknya tentu sangat besar bagi daerah. Kita berbicara tentang bagaimana masyarakat Papua ke depan bisa mendapatkan pembangunan dan pelayanan di segala bidang. Kalau anggaran ini dipangkas, tentu akan menimbulkan berbagai persoalan di tengah masyarakat,” tegas Orgenes.
Ia menilai, keberadaan Dana Otsus selama ini memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, apabila terjadi pengurangan alokasi anggaran, pemerintah daerah berpotensi menghadapi tantangan dalam melanjutkan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan.
Menurut Orgenes, persoalan tersebut tidak boleh dipandang hanya dari sisi efisiensi anggaran, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi riil daerah serta kebutuhan masyarakat Papua yang masih membutuhkan perhatian dalam berbagai bidang pembangunan.
DPR Papua Barat Siapkan Sikap
Orgenes menegaskan, DPR Papua Barat akan membahas persoalan pemangkasan Dana Otsus secara serius. Lembaga legislatif, kata dia, memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan daerah dan memastikan setiap kebijakan anggaran tidak berdampak negatif terhadap masyarakat.
Meski demikian, ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini DPR Papua Barat belum menerima informasi resmi mengenai kepastian maupun besaran pemangkasan Dana Otsus.
“Secara resmi, kami belum mendapatkan informasi. Namun, sudah pasti DPR akan mengambil sikap karena ini menyangkut kepentingan daerah dan masyarakat Papua. Dampaknya sangat besar apabila Dana Otsus benar-benar dipangkas,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan secara cermat setiap kebijakan terkait Dana Otsus dengan memperhatikan kebutuhan pembangunan di Papua, termasuk keberlanjutan program-program yang selama ini menjadi tumpuan masyarakat.
Orgenes juga menekankan pentingnya menjaga alokasi Dana Otsus agar pembangunan di Papua Barat tetap berjalan secara berkelanjutan dan tidak kehilangan momentum dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
DPR Papua Barat, lanjutnya, akan terus mengawal persoalan tersebut serta menentukan langkah yang tepat setelah memperoleh informasi resmi dan melakukan pembahasan lebih lanjut.
Bagi DPR Papua Barat, keberlanjutan Dana Otsus merupakan hal strategis yang berkaitan erat dengan masa depan pembangunan Papua dan pemenuhan kebutuhan masyarakat di berbagai sektor. (Mega)
