MANOKWARI,acemo.co.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua Barat mengajak insan pers memperkuat sinergi dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat, khususnya terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta hasil pemeriksaan keuangan daerah.
Ajakan tersebut disampaikan Kepala Sekretariat BPK Perwakilan Papua Barat, Ir. Indra Priyo Suseno, saat membacakan sambutan Kepala BPK Perwakilan Papua Barat dalam kegiatan media gathering dan workshop bersama insan pers yang berlangsung di Auditorium BPK Perwakilan Papua Barat, Manokwari, Rabu (18/11/2026).
Dalam sambutannya, Indra menyampaikan bahwa BPK memiliki mandat konstitusional untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sepanjang 2026, BPK Perwakilan Papua Barat telah melaksanakan berbagai rangkaian pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Namun, menurutnya, hasil pemeriksaan yang berkualitas tidak akan memberikan dampak optimal apabila tidak disertai pemahaman publik yang baik. Karena itu, media memiliki peran strategis sebagai jembatan komunikasi antara lembaga pemeriksa dan masyarakat.
“Media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pembentuk opini publik dan mitra strategis dalam menyosialisasikan berbagai program, kebijakan, serta capaian kinerja kepada masyarakat,” demikian disampaikan dalam sambutan tersebut.
Ia menjelaskan, kegiatan media gathering dan workshop tersebut bertujuan membangun kesamaan persepsi sekaligus memperdalam pemahaman insan pers mengenai hasil pemeriksaan BPK.
Hal ini dinilai penting karena sejumlah istilah dan substansi dalam pemberitaan hasil pemeriksaan, seperti opini atas laporan keuangan, tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan, hingga kerugian daerah, memerlukan pemahaman yang tepat agar tidak menimbulkan penafsiran keliru di tengah masyarakat.
Melalui kegiatan tersebut, BPK juga membuka ruang diskusi untuk menerima aspirasi, masukan, serta pandangan dari insan pers guna meningkatkan kualitas penyampaian informasi publik.
Indra berharap, melalui komunikasi dan kolaborasi yang semakin baik, pemberitaan mengenai tata kelola keuangan pemerintah daerah di Papua Barat dapat tersaji secara lebih valid, akurat, objektif, dan mudah dipahami masyarakat.
Selain menjadi sarana peningkatan kapasitas jurnalistik, kegiatan gathering ini juga diharapkan menjadi momentum mempererat hubungan kemitraan antara BPK Perwakilan Papua Barat dan media.
Ia memahami bahwa profesi jurnalis memiliki dinamika serta tuntutan pekerjaan yang tinggi, terutama berkaitan dengan kecepatan dan ketepatan waktu dalam menyampaikan informasi. Karena itu, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan bagi insan pers untuk berinteraksi lebih dekat dalam suasana kebersamaan dan memperkuat hubungan kelembagaan.
Melalui sinergi yang terbangun, BPK berharap media dapat terus mengambil bagian dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah di Papua Barat.(Mg)






















