MANOKWARI – Polda Papua Barat melalui Direktorat Pembinaan Masyarakat (DitBinmas) menggelar Forum Diskusi Grup (FGD) tentang peningkatkan mutu pendidikan dalam rangka mencegah separatisme untuk mewujudkan generasi penerus Papua Barat yang maju dan unggul, Senin (26/6/2023).
Beranjak dari pembahasan tersebut menghadirkan narasumber dari Pemerintah Provinsi Papua Barat yaitu Kepala Balitbangda, Kodam XVIII Kasuari, Dekan UNIPA, Ketua Yayasan Mitra Perempuan Papua, turut dihadiri tokoh masyarakat, tokoh pemuda, mahasiswa hingga dinas terkait.
Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga menyampaikan bahwa masalah pendidikan tidak gampang untuk hadapi. Dirinya merasa cukup resah melihat kualitas Pendidikan di Papua dengan banyaknya angka anak putus sekolah.
“Saya cukup resah dan gemas dengan kualitas pendidikan di Papua. Saya menerima anggota Polisi Otsus sebanyak 1.500 orang dan didapati ada 47 orang tidak bisa membaca. Ini membuat saya prihatin”, ucapnya.
Menjelang usia Polri berumur 77 tahun, dirinya merefleksikan pengabdian yang sudah di lakukan di Tanah Papua. Masalah Pendidikan yang merupakan tantangan bersama baik pemerintah daerah juga instansi vertical harus bekerja sama dalam menyelesaikan masalah Pendidikan terutama mencegah separatisme di tanah Papua.
“Saya merefleksikan usia Polri apa yang sudah melakukan apa untuk masyarakat. Saya menemukan ternyata banyak anak yang tidak bersekolah di Papua Barat. Bahkan saat meminta data dari para dinas juga tidak didapatkan untuk jumlah anak yang tidak bersekolah”, ungkapnya.
Menurut penelitian dari BPS Papua Barat, jumlah penduduk yang berumur 5-24 tahun ada sebanyak 434.058 jiwa, namun yang ada di bangku sekolah sebanyak 301 ribu orang sedangkan yang tidak sekolah ada sebanyak 132 ribu orang di Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Melihat data banyaknya anak yang tidak bersekolah, dirinya berupaya untuk memulai hal kecil dengan menyampaikan agar setiap anggota Polisi memiliki anak asuh untuk dapat diberi Pendidikan dasar.
“Saya mau mewajibkan semua anggota memiliki anak asuh yang dapat dididik. Jika anggota saya ada sekitar 7 ribu orang paling tidak dapat mengurangi angka anak yang tidak mendapat Pendidikan, paling tidak, tahu membacalah”, cetus Silitonga.
“Jika kita tidak memajukan pendidikan tetap saja sebesar apa pun dana yang dicurahkan akan sama saja. Mari kita pikirkan tentang ini, bukan hanya diskusi tetapi juga melakukan hal-hal nyata. Kita diskusi apa yang harus dilakukan agar anak-anak muda Papua, kedepan dapat memimpin di Tanah Papua bahkan Bangsa Indonesia”, tutup Kapolda Papua Barat. (ACM_2)
