MANOKWARI – Beberapa masukan dan pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja negara (APBD) tahun anggaran 2024 Pemkab Manokwari, disampaikan Pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manokwari,Kamis (23/11/2023).
Rapat penyampaian pandangan umum fraksi terhadap RPD APBD tahun anggaran 2024, dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Manokwari Bons Rumbruren dan Sekda Manokwari drg. Henri Sembiring.
Pandangan gabungan Fraksi yang disampaikan Erni Sosang menyampaikan, pada dasarnya Gabungan Fraksi DPRD Kabupaten Manokwari menerima Raperda APBD Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2024 untuk dilanjutkan pada tahap pembahasan dengan beberapa catatan dan masukan.
“Beberapa hal penting yang menjadi cacatan yaitu pemilu damai yang disepakati untuk tercipta Pemilu yang damai, yang saling menghargai dan menghormati. Prioritas Pembangunan, jangan hanya diprioritas pada penambahan fisik saja tetapi pembangunan sumber daya manusia juga sangat penting dilakukan.”, ujarnya.
Hal penting lain yang disampaikan yaitu pelayanan public yang diminta agar pelaksanaan pelayanan publik harus terus ditingkatkan, baik pada bidang kesehatan, pendidikan, pangan, bantuan sosial dan administrasi. Penguatan ekonomi yang akan mampu berakselarasi dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan.
“Gabungan Fraksi berharap butir-butir penting dan catatan yang kami sampaikan dalam Pandangan Umum ini seluruhnya dapat diperhatikan dan mendapat penjelasan serta tanggapan dari Pemerintah Kabupaten Manokwari”, tutur Erni.
Selain itu dalam pandangan umum Fraksi Golkar Bersatu yang dibacakan Siswanto mengatakan, target “PAD” pada materi rapbd dan nota keuangan rancangan APBD anggaran 2024 mengalami penurunan dibanding target “PAD” pada penetapan APBD tahun anggaran 2023.
Fraksi Golkar menyarankan perlu strategi dan perhitungan yang matang dan konservatif dalam penetapan target “PAD” sehingga benar-benar bisa terealisasi baik.
“Dengan melakukan kajian mendalam, memperhatikan potensi yang ada dan memaksimalkan sumber-sumber peluang untuk peningkatan “PAD” serta mengembangkan fungsi aset sebagai penghasil “PAD” agar tidak mengganggu pemenuhan pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat dan juga tetap bisa menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi”,katanya.
Fraksi Golkar mencermati pendapatan transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah Kabupaten Manokwari berkontribusi sebesar Rp. 1 Trilyun 237 Milyar lebih atau sekitar 84% dari total APBD. Fraksi golkar mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang terus memberikan perhatian dan kepercayaan yang sangat tinggi kepada pemerintah daerah, sehingga harus ada pertanggungjawaban dari dana yang diberikan.
“Meskipun begitu Fraksi Golkar tetap mempertanyakan bagaimana upaya Pemda Kabupaten Manokwari dalam mempertanggungjawabkan baik secara administratif maupun politis Pemda untuk menjaga kepercayaan pemerintah pusat”, tanyanya.
Fraksi Golkar mendorong agar pemerintah Kabupaten Manokwari mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah. Melakukan terobosan nyata terhadap upaya pengentasan kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Manokwari. (ACM_2)
