JAKARTA (ANTARA) – Presiden RI Joko Widodo meminta pembinaan di lembaga-lembaga pendidikan terus dilakukan untuk mencegah terulangnya kasus pelecehan seksual, layaknya yang terjadi di Pondok Pesantren Shiddiqiyyah di Jombang, Jawa Timur.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) sekaligus Menteri Agama Ad Interim Muhadjir Effendy usai menghadap Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.
“Ya tadi beliau memberikan arahan supaya terus diadakan pembinaan di lembaga-lembaga pendidikan, termasuk sekarang yang sudah terjadi itu. Harus ada semacam mitigasi atau trauma healing untuk para santrinya,” kata Muhadjir.
Muhadjir mengatakan dirinya menghadap Presiden untuk melaporkan tugas-tugasnya sebagai Menko PMK, sekaligus tugas sebagai Menteri Sosial dan Menteri Agama Ad Interim.
Dia mengatakan pada kesempatan tersebut Presiden meminta agar ada perhatian kepada lembaga-lembaga pendidikan, termasuk di dalamnya lembaga pesantren, agar kasus pelecehan seksual tidak terjadi lagi.
Adapun Muhadjir mengungkapkan keputusannya membatalkan pencabutan izin operasional Pondok Pesantren Shiddiqiyyah di Jombang atas arahan Presiden. Dia menyampaikan kasus pelecehan di Ponpes Shiddiqiyyah dilakukan oknum secara individual dan tidak melibatkan lembaga, sehingga harus dipisahkan antara lembaga dengan pelaku.
“Dan kemudian, pelakunya kan sudah ditangkap. Termasuk juga orang-orang atau mereka-mereka yang kemarin menghalangi petugas kan sudah ditindak. Terus apa lagi yang mau kita jadikan alasan untuk kemudian lembaga itu tidak dipulihkan,” jelasnya.
Menurut Muhadjir, pemerintah dan seluruh pihak terkait saat ini justru bertanggung jawab memulihkan lembaga pendidikan yang bersangkutan.
“Nah karena itu, atas saran dari Bapak Presiden, dan ini kan menarik perhatian langsung kepada Bapak presiden, sesuai arahan beliau supaya dibatalkan, agar orang tua yang memiliki santri di situ juga tenang,” jelasnya.
Sebelumnya Kementerian Agama mencabut izin operasional Pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah, Jombang, Jawa Timur, seiring dengan adanya dugaan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh salah satu pengurus terhadap santrinya di lembaga pendidikan tersebut.
“Sebagai regulator, Kemenag memiliki kuasa administratif untuk membatasi ruang gerak lembaga yang di dalamnya diduga melakukan pelanggaran hukum berat,” ujar Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Waryono di Jakarta, Kamis. Waryono mengatakan tindakan tegas ini diambil karena salah satu pemimpinnya yang berinisial MSAT merupakan DPO kepolisian dalam kasus pencabulan dan perundungan terhadap santri.
Pihak pesantren juga dinilai menghalang-halangi proses hukum terhadap yang bersangkutan. Waryono mengatakan pencabulan bukan hanya tindakan kriminal yang melanggar hukum, tetapi juga perilaku yang dilarang ajaran agama.
“Kemenag mendukung penuh langkah hukum yang telah diambil pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut,” kata Waryono.
Kemenag, kata dia, akan berkoordinasi dengan Kanwil Kemenag Jawa Timur, Kantor Kemenag Jombang, serta pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa para santri tetap dapat melanjutkan proses belajar dan memperoleh akses pendidikan yang semestinya.
“Jangan khawatir, Kemenag akan bersinergi dengan pesantren dan madrasah di lingkup Kemenag untuk kelanjutan pendidikan para santri,” kata Waryono.
