Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) menilai bahwa ide Presiden Joko Widodo dalam menentukan lokasi ibu kota negara yang baru sudah tepat karena terkait pemerataan pembangunan.
“Komitmen Presiden Joko Widodo merealisasikan perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan sudah sangat terukur. Pasalnya langkah tersebut dapat mendorong pemerataan pembangunan,” kata Anggota DPD-RI Fahrul Razi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.
Ia menilai pemilihan lokasi baru bagi IKN di Kalimantan sudah terukur dan merupakan langkah yang tepat bagi pemerataan pembangunan, karena selama ini pertumbuhan ekonomi dirasa terlalu berpusat di Pulau Jawa.
Perpindahan IKN dapat menjadi sebuah kunci untuk mewujudkan Indonesia Maju.
Menurutnya, posisi yang berada di tengah (sentral) membuka potensi bagi pemerintah untuk segera melakukan pemerataan pembangunan sekaligus perputaran roda ekonomi nasional bagi masyarakat.
Dengan demikian, pemerintah akan menghapus pemikiran terkait sentralisasi kehidupan di Pulau Jawa, melalui penekanan persatuan yang baru yakni indonesiaisasi.
“Makanya untuk mencapai Indonesia Maju, pusat ibu kota jangan di Pulau Jawa. Dia harus di tengah dan wilayah yang dipilih tepat berada di Kalimantan. Jadi perubahan pergeseran ibu kota ke Kalimantan adalah hal bagaimana mencoba menyentralisasikan Indonesia, bukan menyentralisasikan Pulau Jawa,” ucapnya.
Fahrul mengajak semua pihak untuk mendukung dan menyukseskan pemindahan IKN karena hal tersebut merupakan salah satu gagasan para pemimpin bangsa, yang sejak dulu ingin melakukan pembangunan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
“Perpindahan ibu kota pernah disampaikan oleh Pak Soekarno (Bung Karno). Tapi baru Pak Jokowi yang berhasil mewujudkan itu di Kalimantan. Satu langkah yang benar dan harus kita dukung,” ujarnya.
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: M. Hari Atmok
