Manokwari Selatan – Badan Pengembangan Kepegawaian dan SDM (BPKSDM) Kabupaten Manokwari Selatan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan melaksanakan sosialisasi kepegawaian dalam rangka penerimaan CPNS-P3K khusus tenaga guru tahap pertama tahun 2021. Kegiatan yang berlangsung, Kamis ( 5/8/2021) di pendopo Lahairoy Ransiki ini dihadiri, Bupati Markus Waran,ST.,M.Si, Staf Khusus Bidang Pendidikan, Asisten II Setda Mansel, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala BPKSDM serta ratusan tenaga guru honorer.
Kepala BPKSDM Kabupaten Mansel, Adolop Kawey pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memvalidasi ulang guru honorer yang telah terdaftar dalam dapodik dan juga melakukan pendaftaran CPNS P3K secara online. Pasalnya pada tahap pertama ini, pemerintah pusat hanya memberikan sebanyak 215 kuota yang dikhususkan bagi tenaga guru.
“ Bapak Ibu guru yang tidak lolos diharapkan tidak berkecil hati, karena nanti ada tahap kedua dan ketiga. Sekarang ini, bersama Bapak Bupati langsung , kita akan melihat data guru yang sudah daftar online dan terdata dalam dapodik. Selain itu, kendala lain adalah belum terakreditasinya beberapa TK sehingga tenaga guru kesulitan terdaftar dalam dapodik” tutur Adolop.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Markus Waran meminta agar para tenaga guru honorer untuk melakukan pengecekkan kembali daftar online yang telah dilakukan dan menyelaraskannya dengan daftar dapodik yang ada. Hal ini perlu dilakukan agar nantinya tidak terjadi kendala ataupun kesalahpahaman. Dalam kesempatan tersebut, Waran berharap kendala yang dialami juga disampaikan sehingga bisa menjadi catatan bagi BKD dan juga Dinas Pendidikan, agar selanjutnya dapat diperjuangkan nasib tenaga guru CPNS P3K.
“ Saya minta Bapak dan Ibu calon CPNS guru, coba dicek kembali pendaftaran ulang yang dilakukan secara online sehingga datanya sinkron dengan dapodik yang ada, sehingga ke depan tidak terjadi kendala. Untuk yang tersisa 14 orang, kita akan coba perjuangan agar semoga ada kebijakan bisa bersamaan tahap pertama, tetapi kalau tidak bisa masih ada tahap kedua dan ketiga. Sedangkan bagi TK yang belum terakreditasi, nantinya secara teknis akan ditinjau langsung oleh Dinas Pendidikan agar bisa membantu kendala yang dihadapi tenaga guru di sekolah terkait” tandasnya. (ACM)
