MANOKWARI – Anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) harus selalu mematuhi perangkat organisasi sesuai pedoman Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT).
“Karena pedoman ini juga untuk mengukur ketaatan dan kepatuhan wartawan terhadap kode etik jurnalistik,” kata Atal S. Depari, Ketua Umum PWI saat Konferensi Kerja II PWI Papua Barat, Jumat (10/12/2021) di Manokwari.
Dikatakan Atal, PD/PRT PWI sangat jelas, anggota PWI tidak boleh menjadi pengurus partai politik dan organisasi yang berafilisiasi dengan partai politik, termasuk organisasi lainnya yang dilarang oleh Negara.
Dengan segala kreatifitas dan kearifan lokalnya, jelas Atal, PWI tentu terlibat langsung dalam keberlanjutan pembangunan di tanah Papua, termasuk SDMnya. Ini tentu menjadi tantangan besar bagi wartawan di Papua Barat untuk lebih kreatif dan inovatif.
“Di era dirupsi media yang telah banyak muncul perusahaan pers, seolah runtuh dan tergerumus, yang akibatnya berdampak pada wartawannya,” sebut Atal. Dalam PD/PRT PWI juga menyebut, bahwa Konferensi Kerja Provinsi sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam periodisasi dan konferensi kerja kali ini yang kedua digelar PWI Papua Barat.
“Saya berharap konferensi kerja kali ini dapat melahirkan proyeksi yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi anggota. Dan tentu juga bagi eksistensi organisasi,” harap Atal.
Ia juga berharap konferensi kerja kali ini dapat tercipta sharing dan gagasan, melahirkan program-program yang inovatif dan berkelanjutan dan atas dukungan mitra kerja PWI di Papua Barat.
Sementara itu, Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten I, Roberth Rumbekwan meminta pers terus meningkatkan peran dalam pemberitaan yang akurat dan berimbang. Dengan informasi hoax yang banyak menyebar di dunia maya, peran melawan hoax menjadi pekerjaan besar yang harus dihadapi pemerintah, oleh karena itu, peran dan kontribusi pers diharapkan terus membendung informasi hoax.
“Sebagaimana amanat UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, saya mengingatkan para wartawan untuk terus meningkatkan peran, menyajikan berita, mengedukasi dan mencerahkan masyarakat. Dan menyampaikan koreksi dan menghibur,” tuturnya.
Gubernur juga berharap konferensi kerja ini dapat mengevaluasi program kerja yang belum menyentuh kebutuhan publik Papua Barat akan informasi. Juga mengevaluasi program pengembangan kapasitas sumber daya manusia wartawan di daerah ini menuju insan yang profesional.
“Pemerintah Provinsi Papua Barat berkepentingan dengan profesionalisme wartawan di daerah ini,” kata Gubernur.
Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa mengatakan, mewujudkan SDM PWI Papua Barat yang berkualitas dan kompeten sangat penting, karena saat ini setiap orang harus memiliki kualitas sehingga bisa menjawab semua tantangan tugas kedepan.
“Jadi tugas rekan-rekan wartawan juga cukup berat, bagaimana mengedukasi masyarakat, menyajikan berita-berita yang sehat jangan sampai masyarakat kita tersesat membaca berita yang begitu banyak,”kata Pangdam saat memberikan sambutan.
Pangdam menambahkan insan pers juga mengemban tugas moral di mana harus menyajikan berita yang sehat, berkualitas, yang baik bukan menimbulkan situasi menjadi resah karena insan pers juga memberikan peran pendidikan politik bagi masyarakat.
“Insan pers juga sebagai media komunikator yang baik dengan masyarakat, dengan diberikannya kebebasan dan kemajuan pers diharapkan untuk tidak disalahgunakan dan saya berharap rekan-rekan wartawan juga harus mampu untuk melawan berita hoax, harus independen dan tetap memegang kode etik jurnalistik”.
Ketua PWI Papua Barat, Bustam berharap konferensi kerja kali ini dapat merumuskan agenda kerja yang efektif dan berdaya, guna mendukung kinerja wartawan dan pembangunan di Papua Barat.
“Seperti kita ketahui bersama peran pers dalam pembangunan adalah sebagai alat utama dalam mensosialisasikan, mempromosikan, mendorong, mensukseskan, mengkritisi, sekaligus memantau aktivitas pembangunan. Peran pers juga untuk mencerdaskan masyarakat, agar lebih kritis terhadap situasi yang terjadi,” kata Bustam.
Karena itu, pers tidak hanya sebagai bagian dari alat pembangunan, namun merupakan mitra strategis pemerintah dalam menjalankan program pembangunan. PWI Papua Barat diharapkan selalu berdiri di garis depan dalam mendukung kerja-kerja pers dan pembangunan di Papua Barat.
“Dengan menghadirkan wartawan-wartawan yang profesional, maka tentu akan berimbas pada keberlangsungan pembangunan di daerah yang lebih efisien, akuntabel dan transparan,” jelas Bustam.
Oleh Karena itu, Bustam berharap mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi Papua Barat maupun Kabupaten/Kota, agar tugas-tugas jurnalistik di wilayah ini dapat berjalan sesuai harapan bersama. Turut hadir dalam pembukaan, Kajati Papua Barat, Asisten III Setda Manokwari dan Kabid Humas Polda Papua Barat. (RLS/ACM)
