MANOKWARI – Menindaklanjuti pertemuan bersama Pj.Gubernur Papua Barat dengan seluruh Kepala Daerah guna percepatan penuruan stunting, Pemkab Manokwari kembali melakukan rapat kordinasi penanganan stunting guna mengevaluasi hasil intervensi pada bulan kedua dari target 90 hari penanganan. Rapat tersebut dipimpin langsung Bupati Hermus Indou didampingi Sekda drg.Henri Sembiring dan Ketua Tim Penggerak PKK Ny. Febelina Indou, Selasa (8/8/2023).
Turut hadir perwakilan Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas Sosial, Kepala DP3AKB, Kepala Puskesmas dan Ahli gizi.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Manokwari Febelina Indou melaporkan dari jumlah 135 anak, kemudian berkurang 25 anak yang berhasil pulih pada penangann bulan pertama, dan pada bulan kedua intervensi penanganan terdapat 40 anak yang dinyatakan pulih, sehingga total jumlah anak yang belum pulih sebanyak 66 anak.
” Total 108 anak yang ditangani pada bulan kedua ini, berhasil pulih ada 40 anak sehingga tersisa 66 anak yang ditangani pada bulan ketiga atau tersisa 28 hari lagi dari target 3 bulan penanganan,” ungkap Febelina.
Menanggapi hal itu, Bupati Hermus Indou mengapresiasi tim atau kelompok kerja percepatan penurunan stunting di Manokwari yang kurang lebih sudah menurunkan sekitar 52 persen dari jumlah total 135 anak terkena stunting.
Secara nasional data anak terkena stunting ada sebanyak 658 orang, namun menurut data by name by address yang sudah dihimpun terdapat 135 anak, sehingga Pemkab Manokwari fokus melakukan intervensi 90 hari atau 3 bulan penanangan dengan melibatkan opd terkait dan TP PKK.

” Progress yang cukup baik dimana bulan pertama 25 anak pulih dan di bulan kedua ini 40 anak berhasil pulih. Untuk itu kita harus terus berupaya agar 66 anak tersisa bisa pulih pada bulan ketiga ini,” ujar Hermus.
” Saya minta Bappeda dan dinas terkait turun ke lapangan dan melihat langsung, apabila mereka butuh sanitasi, toilet yang layak, nanti coba kita bangunkan, tentunya dengan menyesuaikan anggaran,” sambungnya.
Menurutnya penanganan stunting harus dilakukan oleh berbagai pihak, sebab perangkat daerah terkait tidak bisa bekerja sendiri, demikian pula Puskesmas. Sehingga harus kerja secara terkoordinir agar dapat menangani 135 anak yang kemudian dapat menurunkan jumlah secara nasional untuk penanganan stunting di Manokwari.
” Harapannya data 135 ini bisa kita hapuskan juga dari data nasional sehingga menurunkan jumlah anak stunting di Manokwari,” tukasnya.(ACM)






















