MANOKWARI – Jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan Manokwari dinilai tidak sinkron dengan data Dukcapil dari jumlah penduduk yang ada.
Hal tersebut terungkap dari hasil evaluasi yang dilakukan bersama Bupati Manokwari Hermus Indou, Kepala BPJS Kesehatan Manokwari Deny Jermy Mase, dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi atas penyediaan fasilitas kesehatan sarana prasarana dan sumber daya manusia fasilitas kesehatan dengan pemangku kepentingan, yang di gelar di salah satu restoran di Manokwari, Senin(14/3/2022).
Dalam arahannya Bupati Manokwari Hermus Indou menegaskan harus ada sinkronisasi data antara Dukcapil dengan BPJS Kesehatan. Pasalnya, dari laporan yang diterima jumlah data kependudukan dan kepesertaan jelas berbeda.
“Tadi kita melihat data yang ada di Dukcapil itu sekitar 192 ribu sekian, sementara data yang ada di BPJS lebih dari itu. Kita berharap ini harus kita harmonisasikan. Jangan sampai data yang ada di kita berbeda dengan data yang ada di BPJS” tegasnya.
Untuk itu, Hermus berharap Dinas dinas terkait dalam hal ini Dukcapil segera memastikan data tersebut.
“Saya berharap Dukcapil dan dinas terkait untuk segera memastikan data untuk bisa harmoni dengan apa yang tadi disampaikan oleh Kepala BPJS Manokwari,” pintanya.
Sebelumnya, Kepala BPJS Kesehatan Manokwari Deny Jermy Mase menyampaikan jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan hingga akhir Februari 2022 ada sebanyak 218.143 jiwa, sedangkan dari data Dukcapil tercatat hanya 192.427 jiwa.
“Ini adalah data masyarakat di seluruh Indonesia yang menggunakan KTP Manokwari. Jadi bukan yang ada di Manokwari saja. 218 ribu lebih ini di seluruh Indonesia yang menggunakan KTP Manokwari untuk mendaftar menjadi peserta JKN,” sebutnya. (ACM_2)
