MANOKWARI, acemo.co.id – Fraksi Partai Gerindra DPRK Manokwari menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2025. Sorotan tersebut disampaikan dalam Pemandangan Umum Fraksi/Kelompok Khusus DPRK Manokwari terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRK Manokwari, Rabu (12/8/2026).
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Gerindra menilai kondisi pendapatan daerah menjadi salah satu persoalan penting yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah. Komposisi pendapatan dinilai masih menunjukkan tingginya ketergantungan terhadap sumber dana dari pemerintah pusat.
Fraksi Gerindra menegaskan, naik-turunnya pendapatan daerah akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai seluruh program pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Manokwari.
Fraksi Gerindra kemudian mempertanyakan faktor yang menyebabkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk kepala OPD, belum mampu mempertahankan capaian pendapatan seperti tahun sebelumnya.
“Apakah kondisi ini disebabkan oleh belum optimalnya penggalian potensi pendapatan daerah, atau adanya kebocoran dan persoalan lain dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah?” demikian pertanyaan yang disampaikan Fraksi Gerindra.
Fraksi tersebut meminta pemerintah daerah menjelaskan langkah konkret yang akan dilakukan untuk mengantisipasi penurunan pendapatan agar tidak berdampak pada belanja wajib yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat.
Terutama, kata Fraksi Gerindra, sektor pendidikan, fasilitas kesehatan, serta pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat Manokwari.
Pemerintah daerah juga diminta menjelaskan belanja atau program apa saja yang berpotensi mengalami pengurangan maupun penyesuaian akibat kondisi pendapatan daerah tersebut.
Fraksi Gerindra mendorong adanya strategi yang jelas, terukur dan realistis dari pemerintah daerah untuk mengoptimalkan kembali sumber-sumber pendapatan daerah pada sisa tahun anggaran berjalan.
Langkah tersebut dinilai penting agar penurunan pendapatan tidak terus berulang dan menjadi persoalan pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Selain persoalan pendapatan, Fraksi Gerindra turut menyoroti realisasi belanja daerah yang mencapai sekitar Rp1,382 triliun. Fraksi mempertanyakan bagaimana pemerintah daerah menetapkan skala prioritas dalam melakukan belanja daerah sehingga program-program prioritas yang telah ditetapkan dapat benar-benar terlaksana.
Sorotan lainnya berkaitan dengan adanya anggaran yang tidak terserap. Fraksi Gerindra menilai anggaran yang tidak terealisasi bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, melainkan menunjukkan adanya peluang pembangunan yang hilang.
Menurut Fraksi Gerindra, anggaran yang tidak terserap seharusnya dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Karena itu, Fraksi Gerindra mempertanyakan apakah rendahnya penyerapan anggaran tersebut disebabkan oleh persoalan teknis, lemahnya perencanaan, rendahnya kualitas pengendalian, atau kemampuan OPD dalam mengeksekusi program yang telah disepakati bersama.
Fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab rendahnya penyerapan anggaran sekaligus langkah perbaikan yang akan dilakukan.
Di akhir pandangannya, Fraksi Gerindra menegaskan bahwa akuntabilitas pengelolaan APBD tidak cukup hanya diukur dari kesesuaian administrasi keuangan maupun capaian opini pemeriksaan.
Akuntabilitas, menurut Fraksi Gerindra, harus dibuktikan melalui sejauh mana anggaran daerah benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghasilkan pembangunan yang dapat dirasakan secara nyata oleh warga Manokwari. (Mega Irianti)
