MANOKWARI, acemo.co.id Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRK Manokwari menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2025. Sorotan tersebut disampaikan dalam Pemandangan Umum Fraksi/Kelompok Khusus DPRK Manokwari terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Rabu (12/8/2026).
Pemandangan umum Fraksi Golkar disampaikan oleh Ketua Fraksi Golkar DPRK Manokwari, Ariyuna Utamai. Dalam penyampaiannya, Fraksi Golkar menegaskan bahwa pertanggungjawaban APBD tidak boleh hanya dimaknai sebagai laporan mengenai besaran anggaran yang telah diterima dan dibelanjakan pemerintah daerah.
Menurut Fraksi Golkar, pertanggungjawaban APBD harus menjadi instrumen untuk mengukur sejauh mana kebijakan dan program pemerintah daerah benar-benar memberikan manfaat serta perubahan yang dirasakan masyarakat.
“Pertanggungjawaban APBD bukan sekadar laporan mengenai berapa besar anggaran yang telah diterima dan dibelanjakan pemerintah daerah. Ini harus menjadi instrumen untuk melihat sejauh mana kebijakan pemerintah telah dilaksanakan, sekaligus memberikan manfaat dan perubahan yang dirasakan masyarakat,” tegas Ariyuna.
Fraksi Golkar menilai ukuran keberhasilan APBD tidak cukup hanya dilihat dari tingkat realisasi anggaran. Kualitas belanja, capaian program, manfaat pembangunan, serta dampaknya terhadap masyarakat harus menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan pengelolaan keuangan daerah.
Berdasarkan dokumen pertanggungjawaban APBD 2025 yang dipelajari, Fraksi Golkar juga memberikan perhatian terhadap kondisi pendapatan daerah, khususnya tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Manokwari.
Dalam penyampaian tersebut disebutkan, pendapatan daerah dianggarkan sekitar Rp1,56 triliun dengan realisasi sekitar Rp1,36 triliun atau 87,39 persen.
Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sekitar Rp157,93 miliar disebut terealisasi sekitar Rp160,75 miliar atau mencapai 101,79 persen.
Meski capaian PAD melampaui target, Fraksi Golkar tetap mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat sumber-sumber pendapatan daerah secara berkelanjutan. Peningkatan PAD dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
Fraksi Golkar juga mengingatkan agar pemerintah daerah memastikan setiap belanja yang dilakukan benar-benar memiliki manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pencapaian target pembangunan daerah.
Karena itu, Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap efektivitas program, kualitas pelaksanaan kegiatan, serta dampak pembangunan yang dihasilkan dari penggunaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Pemandangan umum tersebut menjadi bagian dari proses pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2025 sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut antara DPRK dan pemerintah daerah. (Mega Irianti)
