MANOKWARI, acemo.co.id – Gubernur Dominggus Mandacan memberikan tiga instruksi yang wajib dilaksanakan oleh Sekda dan pimpinan OPD Pemprov Papua Barat terkait catatan dan rekomendasi DPR Papua Barat berkaitan dengan laporan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2025.
Gubernur Mandacan dalam sambutannya pada rapat paripurna DPR Papua Barat masa persidangan kedua tahun 2026 yang beragenda penyampaian catatan dan rekomendasi DPR Papua Barat atas laporan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2025 yang berlangsung di ballroom Hotel Aston Manokwari,Senin (3/8/2026) mengatakan, rekomendasi yang disampaikan merupakan wujud kepedulian dan kemitraan antara dewan dan Pemprov.
Walau telah meraih opini terbaik yaitu wajar tanpa pengecualian yang merupakan cerminan kinerja keuangan Pemprov Papua Barat namun menurut Gubernur Mandacan, hal itu bukan tujuan akhir karena esensi utama yang ingin dicapai adalah bagaimana pengelolaan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan dengan benar dan memberikan dampak nyata bagi seluruh masyarakat Papua Barat.
Walau diakui masih terdapat kelemahan administratif prosedural maupun kendala teknis di lapangan sebagai bagian dari 13 temuan hasil pemeriksaan keuangan BPK RI.
” Terhadap catatan dan rekomendasi dari DPR Papua Barat, Pemprov Papua Barat menerima catatan dan rekomendasi tersebut dan akan ditindaklanjuti secara serius,” ujarnya.
Dalam sambutannya pada rapat paripurna DPR Papua Barat dengan agenda penyampaian catatan dan rekomendasi DPR Papua Barat atas laporan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2025, Gubernur Mandacan secara terbuka menginstruksikan kepada Sekretaris Daerah dan seluruh pimpinan perangkat daerah Pemprov Papua Barat untuk segera menyusun rencana aksi tindak lanjut rekomendasi DPR Papua Barat secara konkret dan terukur, menyelesaikan seluruh temuan administratif dan finansial hasil pemeriksaan BPK RI terhadap penggunaan anggaran Pemprov Papua Barat tahun anggaran 2025 sesuai batas waktu yang ditentukan undang-undang serta melakukan evaluasi internal guna memperbaiki sistem pengendalian intern guna perbaikan tata kelola keuangan dan kinerja administratif di masa mendatang.
Sinergi antara Pemerintah Provinsi Papua Barat dan DPR Papua Barat adalah kunci keberhasilan pembangunan daerah sehingga komitmen untuk terus membuka diri perlu dilakukan guna adanya masukan, koreksi dan pengawasan agar peningkatan disiplin penggunaan anggaran, memperkuat integritas aparatur sekaligus mempercepat reformasi birokrasi di lingkup Pemprov Papua Barat dapat terwujud. (Lucas Joostensz)
