Manokwari – Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat mengumumkan hasil penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 kepada Pemerintah Kabupaten Manokwari, yang di gelar di Ruang Sasana Karya Kantor Bupati Manokwari, Jumat (4/3/2022).
Ombudsman menilai Kabupaten Manokwari sebagai salah satu pemerintah tingkat Kabupaten yang disurvei dan dinilai hasilnya berada dalam zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang pada standar pelayanan publik.
“Secara umum untuk Kabupaten Manokwari ada 4 penilaian dasar yang menjadi acuan yaitu kaitannya dengan Administrasi kependudukan pada Dinas Catatan Sipil, Perijinan di Dinas PMPTSP, Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kesehatan pada Dinas Kesehatan” ujar Kepala Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat Musa Yosep Sombuk.
Lanjut Musa, Manokwari sebagai parameter pembangunan di Papua Barat, diharapkan dapat meningkatkan Kepatuhan standart pelayanan publiknya. “Survei akan di lakukan kembali mulai dari bulan Mei. Dimana penilaian paling efektif adalah membuat inovasi dan penggunaan digitalisasi yang baik” imbuhnya.
Sementara Bupati Manokwari Hermus Indou mengakui pelayanan publik di Manokwari dalam tugas pemerintahan, belum berjalan sesuai harapan dan juga aspirasi maupun kebutuhan masyarakat di daerah. Hal itu dikarenakan banyak hal yang menjadi kendala baik dari aspek regulasi, kapasitas kelembagaan, kewenangan, SDM, sarana prasarana.
” Baik regulasi dan digitalisasi pemerintahan dalam pelayanan publik masih di rasa kurang dan perlu usaha bersama untuk memperjuangkannya” kata Hermus.
Dirinya juga menjelaskan, pelayanan publik adalah produk yang di siapkan pemerintah daerah melalui proses pemerintahan lalu di berikan oleh Pemda untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri.
Pelayanan publik merupakan produk yang disiapkan dan harus dipastikan memenuhi standar yang baik sehingga dapat di sajikan kepada masyaraakt sehingga meningkatkan nilai kepuasan publik terhadap pemerintah
“Hal yang paling penting kedepan yaitu, memastikan agar pelayanan publik harus berkualitas. Kualitas yang diberikan menggambarakan kualitas yang ada di pemerintah, sehingga masyarakat dapat melihat bahwa pemerintahan memiliki kualitas yang baik pula”tandasnya. (ACM_2)
