MANOKWARI – Pemda Kabupaten Manokwari melakukan penandatanganan NPHD bersama Bawaslu Manokwari guna penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada tahun 2024 senilai Rp 19 Milyar. NPHD dilaksanakan di Sasana Karya Kantor Bupati, Kamis (1/2/2024).
Turut hadiri Sekda Manokwari, Kapolresta Manokwari, Ketua KPU Manokwari, Fasharkan TNI AL Manokwari, Kejari Manokwari, unsur Forkopimda dan Kepala OPD di lingkup Pemda Manokwari.
Bupati Manokwari Hermus Indou menyampaikan bahwa tahapan Pemilukada akan dimulai pada bulan Maret, sehingga semua institusi penyelenggara harus didukung oleh pemerintah melalui proses perencanaan dan penganggaran agar dapat berkolaborasi dan bersinergi dalam mewujudkan Pemilukada yang berkualitas.
‘Kita maknai Pemilu sebagai instrumen tata kelola negara, sehingga Pemilu harus dikelola dengan baik untuk mendapatkan pemimpin yang berkomitmen dalam kesejahteraan masyarakat”, ujarnya.
Pemerintah daerah memiliki hubungan dan sebagai ajang silaturahmi kepada KPU dan Bawaslu sebagai institusi penyelenggara Pemilu dimana NPHD ini menjadi dukungan demi kelancaran Pemilu.
“Saya sudah memerintahkan staf agar dapat memastikan sinergitas dengan institusi lain dapat dijalin untuk kelancaran Pemilu”, imbuhnya.
NPHD pemerintah daerah tidak hanya akan diberikan kepada KPU maupun Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu namun juga nantinya akan diberikan kepala TNI Polri sebagai instrumen negara yang tak lepas dari perannya dalam pengamanan Pemilu.
Mewakili Ketua Bawaslu Kabupaten Manokwari, Samsudin Renuat mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan pemerintah Kabupaten Manokwari dalam mendukung Bawaslu menjalankan pengawasan Pemilu.
“Pelaksanaan NPHD sebagai bentuk dukungan pemerintah kepada Bawaslu dalam pengawasan Pemilu di Manokwari sehingga kami sampaikan ungkapan Terima kasih kami”, ungkapnya.
Lanjut Samsudin yang juga Koordinator Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Mamokwari ini menambahkan untuk Pemilu, Pemda Manokwari mengalokasikan dana sebesar 19 Milyar yang sesuai dengan pengajuan Bawaslu.
Melalui NPHD ini, katanya akan menjadi momentum yang tepat dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilukada.
” Kita paham bahwa pengawasan pemilukada tidak lepas dari peran dan tanggung jawab bersama sehingga dalam pertanggungjawaban kami mengacu dalam pola kerja pengawas serta indikator untuk mewujudkan Pemilu yang aman, damai dan berintegritas”, tukas Ketua Bawaslu. (ACM_2)
