Menu ✖

Mode Gelap
Penganiayaan Wisatawan Belanda Viral di Medsos, Polisi Buru Pelaku Polda Papua Barat Tetapkan Dua Tersangka Dalam Kasus Kematian Yanto Idorway Vonis Seumur Hidup untuk Yahya Himawan, JPU Masih Pertimbangkan Banding Kabiddokkes Polda PB : Hasil Otopsi Yanto Idorway Butuh Waktu karena Sampel Diuji di Lab Forensik di Luar Manokwari Dua Hari Menunggu, Otopsi Yanto Idorway Akhirnya Digelar di RS Bhayangkara Polda Papua Barat

HUKUM & KRIMINAL · 18 Mar 2024 14:20 WIT

Lagi, Kejati Tetapkan Bendahara Disnakertrans PB Jadi Tersangka Tipikor TPP PNS


 Lagi, Kejati Tetapkan Bendahara Disnakertrans PB Jadi Tersangka Tipikor TPP PNS Perbesar

MANOKWARI – Kejaksaan Tinggi Papua Barat kembali menetapkan seorang tersangka dalam penanganan tindak pidana korupsi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Papua Barat terhadap tersangka berinisial AHHN yang bertugas sebagai bendahara dinas tersebut pada Senin (18/3/2024).

Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Harley Siregar menyampaikan sejumlah perkembangan terbaru terkait kinerja dan penanganan beberapa perkara yang pertama di mana pada hari ini kembali menetapkan bendahara pada Disnakertrans Provinsi Papua Barat sebagai tersangka pada kasus dana tambahan penghasilan pegawai (TPP) tahun anggaran 2023.

“Dari hasil pemeriksaan tim penyidik menemukan alat bukti yang cukup atas keterkaitan tersangka dalam pemanfaatan dana tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS dari belaja tunjangan khusus pada dinas Transmigrasi dan tenaga kerja provinsi Papua barat tahun anggaran 2023”, ujar Harli.

Dengan demikian kini kejaksaan tinggi Papua barat telah menangkap dua orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut yakni kepala dinas Transmigrasi “FDJS” dan bendahara “AHHN”.

Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua Barat Abun Habullah Syambas, menyampaikan bahwa tersangka dalam kapasitas sebagai bendahara pengeluaran pada kantor tersebut bersama sama dengan kepala dinas menandatangani dan mencairkan dua surat perintah pembayaran atau SPP dan dua surat perintah membayar SPMN untuk membayar kekurangan tambahan penghasilan pegawai atau TPP bulan Oktober dan bulan November tahun anggaran 2023.

“ AHHN bersama dengan FDJS sama-sama melakukan pencairan untuk pembayaran TPP ASN sebesar Rp 423.225.165 di bulan Oktober dan Rp 420.893.044 pada November”, jelasnya.

Sebelumnya pada 1 Maret 2024 lalu, tim kejaksaan tinggi Papua barat melakukan penahanan terlebih dahulu kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Papua barat dengan inisial FDJS.

“Kita masih Melakukan pengembangan terhadap kasus ini, tidak memungkinkan untuk tersangka baru dimunculkan”, ungkap Abun.

Dari perbuatan tersangka mengakibatkan kerugian negara yang tidak sedikit sesuai dengan dugaan sementara kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan kedua tersangka senilai Rp 1.074.118.209. (ACM_2)

Artikel ini telah dibaca 868 kali

badge-check

Writer

Baca Lainnya

Terduga Pelaku Pembunuhan Wanita di Swapen Perkebunan Dibekuk Polisi

1 November 2026 - 20:16 WIT

Tim URC Satreskrim Polresta Manokwari Berhasil Ringkus Pelaku Penganiayaan Di Jalan Trikora Rendani

24 Oktober 2026 - 14:53 WIT

Respons Cepat Call 110,URC Satreskrim Polresta Manokwari Ringkus Pelaku Penipuan Transfer Palsu

17 Oktober 2026 - 07:42 WIT

Polresta Manokwari Ungkap Kasus Kematian Pemuda “FR” di Kawasan Petrus Kafiar Amban

1 Oktober 2026 - 20:04 WIT

Vonis Seumur Hidup untuk Yahya Himawan, JPU Masih Pertimbangkan Banding

12 Agustus 2026 - 21:10 WIT

Hasil Pemeriksaan Dokkes: Jenazah Salma Rina Suabey Tak Ditemukan Tanda Kekerasan

10 Agustus 2026 - 15:53 WIT

Trending di HUKUM & KRIMINAL