MANOKWARI – Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manokwari mengelar Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Obat dan FGD Forum Konsultasi Publik dan penggalangan pencegahan kejahatan obat dan makanan, bertempat di Aula BPOM Manokwari, Kamis (23 /1/2025).
Forum Konsultasi Publik tersebut menghadirkan peserta lintas sektor seperti unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, TNI-Polri, Akademisi, Asosiasi Kesehatan, pelaku usaha, organisasi masyarakat dan insan pers.
Kepala BPOM Manokwari, Agustince Werimon dalam sambutannya mengatakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di BPOM Manokwari maka pihaknya melaksanakan forum konsultasi publik guna menerima saran, masukan serta rekomendasi standard pelayanan publik di BPOM Manokwari.
Hal ini dilakukan juga dalam rangka Pencanangan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) pada Balai POM di Manokwari sehingga membutuhkan dukungan seluruh lintas sektor.
“ Kegitan hari ini selain melaksanakan forum komunikasi publik, kita menggalang Bapak Ibu bersama-sama melaksanakan pencegahan kejahatan obat dan makanan serta kami juga saat ini sedang berupaya menadpatkan sertifikat wilayah birokrasi bersih dan melayani sehingga akan dilakukan pencanangan zona integritas,” ujar Agustince.
Pjs.Kepala Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat, Jules Rumbewas.
Sementara Pjs. Kepala Ombudsman perwakilan Papua Barat, Jules Rumbewas mengapresiasi dan mendukung langkah BPOM untuk meningkatkan pelayanan publik di lingkungan BPOM Manokwari. Menurutnya keberdaan BPOM telah memberikan dampak positif terutama dalam pengawasan obat dan makanan sehingga memproteksi masyarakat dari mengkonsumsi makanan dan obat yang kadaluarsa.
“ Terima kasih kepada balai POM yang telah bekerja keras mengawal semua proses pengawasan obat dan makan di Manokwari dan Papua Barat sehingga apa yang menjadi cita-cita kita bersama tentang makan yang sehat dan baik dapat terwujud,” ucapnya.
Dalam kegiatan tersebut, Balai POM juga memberikan materi terkait profil dan standard pelayanan publik BPOM, registrasi pangan olahan terintegrasi OSS RBA, kemudian pelaksanaan cegah tangkal BPOM, dan sistem managemen anti penyuapan (SMAP) dari Inspektorat BPOM.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan pencanangan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) melalui penandatangan komitmen dukungan implementasi sistem managemen anti penyuapan (SMAP) iso 37001 : 2016. (ACM)
