MANOKWARI, acemo.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Manokwari menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Manokwari Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna Masa Sidang III Tahun 2026, Rabu (5/8/2026).
Rekomendasi tersebut dibacakan Ketua DPRK Manokwari, John Muid, sebagai wujud pelaksanaan fungsi pengawasan legislatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus memperkuat mekanisme checks and balances guna mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Manokwari.
Dalam penyampaiannya, John Muid mengapresiasi kinerja Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRK, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah berkolaborasi dalam pembahasan dokumen LKPJ Tahun Anggaran 2025.
“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pansus LKPJ DPRK, TAPD, dan seluruh jajaran OPD yang telah bekerja sama secara kritis dalam membahas dokumen LKPJ yang diajukan pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan, rekomendasi DPRK tidak dimaksudkan sebagai bentuk kritik semata, tetapi menjadi solusi dan arah kebijakan untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Fokus utamanya adalah mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Menurut John, seluruh rekomendasi tersebut juga menitikberatkan pada efisiensi penggunaan anggaran, transparansi, akuntabilitas, serta penguatan sinergi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.
Di bidang pendidikan, DPRK mendorong percepatan revitalisasi sekolah serta optimalisasi berbagai sumber pendanaan guna meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Manokwari.
Pada sektor kesehatan, DPRK meminta pemerintah daerah segera memenuhi kebutuhan tenaga medis, mempercepat penyelesaian pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan, memperluas digitalisasi layanan kesehatan, serta memberikan insentif yang layak bagi tenaga kesehatan.
Sementara itu, pada sektor infrastruktur, DPRK menekankan pentingnya percepatan pembangunan jalan, drainase, talud, fasilitas pasar, pengendalian banjir, hingga infrastruktur penunjang pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antarwilayah.
Di bidang ketertiban umum dan sosial, DPRK merekomendasikan penguatan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), peningkatan keamanan melalui pembentukan sektor kepolisian (Polsek), serta keberlanjutan program perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat rentan.
Tak hanya itu, DPRK juga memberikan perhatian terhadap penguatan tata kelola dana kampung, pengembangan ekonomi desa, serta sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Pada sektor pariwisata dan ekonomi daerah, DPRK mendorong penyelesaian persoalan hak atas lahan, pengembangan destinasi wisata, pemberdayaan mama-mama Papua, pembangunan pasar rakyat, serta optimalisasi aset daerah sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sedangkan pada aspek pemerintahan umum, DPRK meminta pemerintah daerah segera menyelesaikan kewajiban keuangan daerah, meningkatkan kesejahteraan aparatur, memperkuat fungsi Inspektorat, mempercepat pembahasan peraturan daerah prioritas, mengoptimalkan pengelolaan aset daerah, serta meningkatkan sarana dan prasarana kerja OPD.
John berharap seluruh rekomendasi tersebut dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mempercepat penyelesaian berbagai program pembangunan yang masih belum optimal sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Fokus utama rekomendasi ini adalah mempercepat penyelesaian pembangunan, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta memastikan seluruh program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Manokwari,” tutupnya. (Mega Irianti)
