SORONG – Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya digelar bersama Polda Papua Barat dalam rangka pengamanan Pilkada Serentak Tahun 2024, Senin (15/01/2024) bertempat di salah satu hotel di Kota Sorong.
Pada kesempatan tersebut Kapolda Papua Barat Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, S.I.K, M.T.C.P, memberikan arahan terkait Pemilu 2024.
“Kesempatan kali ini yang harus diketahui bersama yaitu Pemilu tahun 2024 ini berbeda dengan pemilu pada tahun-tahun sebelumnya, di mana penyelenggaraan pengamanan akan cukup berbeda dan begitu juga permasalahan terkait anggaran nantinya” ujar Kapolda.
“Diharapkan bagi pemda dan seluruh jajaran untuk bisa dipahami betul terkait pengajuan maupun pertanggungjawaban setiap anggaran yang telah disepakati bersama oleh Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Papua Barat Daya, serta apa yang jadi kesepakatan ini belum bersifat final yang artinya akan adanya perubahan di kemudian hari” tambah Kapolda.
Sementara itu Karo Ops Polda Papua Barat Kombes Pol Erick Kadir Sully, S.I.K menyampaikan data kekuatan pelibatan personil Polda Papua Barat dan jajaran.
“Dalam Rangka PAM Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya yang berjumlah keseluruhan 4.775 (Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima) orang dengan masing-masing jajaran yang mempunyai Wilayah Hukum di Provinsi Papua Barat Daya yaitu Polresta Sorong Kota, Polres Sorong, Polres Sorong Selatan, Polres Raja Ampat, Polres Maybrat, dan Polres Tambrauw” ujar Karo Ops.
Pj. Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Drs. Muhammad Musa’ad, M.Si dihadapan peserta Rakor berharap dengan adanya rapat seperti ini agar kedepannya selalu bisa dapat berkoordinasi baik Provinsi ke Polda maupun Pemerintahan Kabupaten Kota dengan Polres jajaran.
“Dalam rangka penyerapan anggaran ini harus bisa diketahui bersama yaitu adanya masa-masa tenggang yang harus bisa dipahami bersama, bagi personil pengamanan dari Polda Papua Barat untuk Pilkada serentak agar bisa memberikan pelayanan yang baik dan prima” tambah Pj Gubernur Papua Barat Daya.
“Harus diketahui bersama yaitu mungkin adanya pemajuan hari maupun bulan untuk diselenggarakannya Pilkada Serentak yang sebelumnya pada bulan November yang akan direncanakan atau dimajukan pada bulan September” tutup Pj Gubernur Papua Barat Daya. (Rls/ACM)
