MANOKWARI – Pemerintah Kabupaten Manokwari meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ketiga kalinya, yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Papua Barat. Namun masih ada tugas rumah atau rekomendasi dari BPK yang harus segera diselesaikan Pemda Manokwari.
BPK RI perwakilan Papua Barat menyerahkan laporan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Manokwari di Aula Kantor BPK, Selasa (17/5/2022). Penyerahan langsung di berikan kepada Bupati Manokwari Hermus Indou dan Ketua DPRD Manokwari Yustus Dowansiba.
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat Muhammad Abidin dalam sambutannya menyampaikan pemeriksaan atas laporan keuangan merupakan bagian dari tugas konstitusional yang mengamanatkan BPK untuk menyerahkan LHP kepada lembaga perwakilan, dan pimpinan entitas sesuai dengan tingkat kewenangannya.
“Perlu kami sampaikan bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian Laporan Keuangan. Opini tersebut didasarkan pada kriteria yaitu esesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kecukupan pengungkapan, Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Efektivitas sistem pengendalian internal”, ujarnya.
Kabupaten Manokwari mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupeten Manokwari 2021.
“Opini ‘Wajar Tanpa Pengecualian’ atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupeten Manokwari 2021, Kami mengucapkan selamat atas pencapaian Opini untuk ke tiga kalinya yang diraih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari.”, ucapnya.
Muhammad Abidin juga menyampaikan bahwa BPK masih menemukan permasalahan yang harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah yaitu adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Kabupaten Manokwari diberikan 4 Rekomendasi yaitu :
1.Pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pada Pemerintah Kabupaten Manokwari belum memadai;
2.Pengendalian atas pengelolaan belanja Hibah dan Bantuan Sosial belum sepenuhnya memadai
3.Pengendalian atas pengelolaan Kas di Kas Daerah belum memadai;
4.Pengendalian atas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum memadai.
Bupati Manokwari Hermus Indou yang turut menerima Opini menyampaikan bahwa Pemerintah daerah telah melakukan kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan. BPK Perwakilan Papua Barat telah melakukan pemeriksaan Pemda tahun 2021 selama 60 hari melalui interens dan terinci dan saat ini telah menerima hasilnya.
“Penyerahan LHP ini merupakan bukti kinerja bahwasanya kita telah melakukan salah-satu tugas penyelenggaraan yang baik, hari ini membuktikan bagaimana BPK Telah membimbing kita semua. Pemerintaan dilakukan bukan untuk mencari kesalahan tetapi diarahkan pada upaya untuk menyaksikan bagaimana bimbingan dan pembinaan yang telah dilakukan oleh BPK memberikan dampak yang positif bagi kita”, kata Hermus Indou saat memberikan sambutan.
Ditambahkannya lagi, banyak hal telah di lakukan dengan baik untuk mewujudkan harapan BPK RI terhadap kualitas penyajian laporan keuangan daerah sesuai ketentuan perundang-undang yang berlaku.
“Kami akan berupaya dan berkomitmen untuk menindaklanjuti dan melaksanakan semua rekomendasi yang telah ditunjukan dari BPK RI perwakilan Papua Barat dalam waktu 60 hari sesuai dengan kesepakatan yang telah di capai bersama antara BPK RI dengan Pemerintah daerah”, pungkasnya. (ACM_2)
