MANOKWARI – Kodam XVIII Kasuari menggelar deklarasi Pilkada damai dan apel gabungan bersama partai politik, tokoh agama dan tokoh masyarakat, Selasa (20/8/2024).
Deklarasi pemilu damai menjelang Pilkada 2024 dipimpin langsung Pangdam XVIII Kasuari Mayjen TNI Hartanto, bersama PJ Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere dan Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Jhon Edison Isir.
Dalam amanatnya Pangdam XVIII Kasuari Mayjen TNI Hartanto menyampaikan, gelar pasukan laksanakan untuk pengecekan kesiapan dalam rangka mendukung pengamanan kegiatan Pilkada tahun 2024 di wilayah Papua Barat.
Selain fokus pada aspek personel, apel ini juga melibatkan pengecekan kesiapan materiil dan alat perlengkapan yang akan digunakan dalam pengamanan Pilkada serentak tahun 2024.
“Gelar pasukan ini merupakan bentuk pengecekan kesiapan dalam pengamanan Pilkada di tahun ini di Papua Barat. Bukan hanya personil juga materil yang akan digunakan”, ujarnya.
Pada proses pentahapan pemilihan kepala daerah di wilayah Provinsi Papua Barat harus dijaga dengan baik, sehingga mencegah konflik yang akan terjadi. dengan demikian, kelancaran pemilihan kepala daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya.
“Ingat, kita dituntut untuk mampu bekerja sama dengan seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan stabilitas keamanan dan kondusifitas wilayah Papua Barat”, tutur Pangdam.
“Komitmen ini merupakan suatu bentuk kesungguhan seluruh komponen bangsa di wilayah Papua Barat dalam mendukung dan menyukseskan agenda demokrasi nasional tahun 2024 yang damai, adil dan bermartabat”, tambahnya lagi.
PJ Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere menyampaikan komitmen bersama untuk melancarkan Pilkada tahun 2024.
ABT bertujuan untuk meningkatkan partisipasi mendorong partisipasi masyarakat dalam mengikuti Pilkada pada 27 September 2024 mendatang.
“Pemerintah daerah yang mendorong juga dengan anggaran, angka partisipasi kita diatas 80% di Pemilu lalu dan kami juga ingin meningkatkan itu di Pilkada untuk partisipasi masyarakat”, ujarnya.
Dikatakannya bahwa pembangunan dapat berjalan bila keamanan terjaga, proses peralihan kepemimpinan juga harus dilakukan secara demokratis yang berjalan aman sesuai peraturan perundang-undangan.
“Kewajiban kita semua harus mensukseskan Pilkada ini, pilihan berbeda tapi tetap keamanan harus terjaga”, tegas Gubernur.
Lima hal yang menjadi penekanan Pangdam XVIII Kasuari untuk di pedomani:
Pertama,hindari pelanggaran sekecil apapun yang berkaitan dengan Pilkada yang akan merugikan diri sendiri, keluarga dan satuan serta masyarakat.
Kedua,lakukan pengecekan secara terus menerus dan pastikan bahwa semua bagian memahami akan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Ketiga,tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan yang tinggi dalam mengantisipasi setiap perkembangan situasi yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan.
Keempat, bertindak secara profesional dan proporsional dengan tetap menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.
Kelima, tingkatkan koordinasi secara optimal karena kata “Koordinasi” ini mudah diucapkan namun sulit dijalankan, akan tetapi saya berkeyakinan tinggi bahwa kita mampu menjalankanya, agar tercipta sinergitas yang solid sehingga semua kegiatan dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar. (ACM_2)
