MANOKWARI – Dr. Harli Siregar, S.H.,M.Hum yang baru dilantik Jaksa Agung sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat menggantikan Juniman Hutagaol yang memasuki purna tugas, Selasa (20/6/2023) kemarin, akhirnya tiba di Manokwari, Rabu (21/6/2023).
Kedatangan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat pagi tadi sekitar pukul 8.30 di Bandara Rendani disambut Pj. Sekda Papua Barat, pejabat lama Juniman Hutagaol, Wakil Kejati, Kapolda Papua Barat, Pangdam XVIII Kasuari, Kabinda Papua Barat, Kepala Pengadilan Tinggi Papua Barat, para Kajari dan unsur pejabat di lingkup Kejaksaan Tinggi.
Saat di wawancarai awak media Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Dr. Harli Siregar, S.H.,M.Hum menyampaikan hal-hal prioritas yang akan dilaksanakan meliputi konsolidasi internal maupun external dalam membantu sinergitas.
” Saya bersyukur karena sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi ini merupakan pulang kampung, saya sudah pernah bertugas di tanah Papua dan dipercayakan lagi untuk memimpin di Provinsi Papua Barat,” ungkap Harli.
“Kita akan lakukan konsolidasi secara internal beberapa penguatan secara internal sebagaimana disampaikan oleh pimpinan untuk menciptakan kekompakan yang lebih baik di tanah Papua”, ujarnya.
Secara internal, dirinyamenegaskan akan melakukan tugas dan fungsi sebagaimana diberikan Undang-undang baik dalam bidang Intelijen, Pidana Khusus, Pidana Umum, TUN, dan Pidana Militer.
Menuju tahun politik Kejaksaan juga berperan penting dalam menjaga netralitas.
“Menuju tahun politik, maka peran Kejaksaan sangat sentral dalam memberhasilkan pelaksanaan pemilu nantinya dalam event besar Nasional”, imbuhnya.
Harli Siregar juga berharap dukungan dari seluruh unsur masyarakat dalam pelayanan dan kepemimpinannya di Papua Barat.
“Saya sangat mengharapkan dukungan dari masyarakat, rekan media, dan semua lapisan agar secara bersama-sama kita kolaborasi memberikan sumbangsih dalam pembangunan tanha Papua”, harapnya.
“Kami mengharapkan partisipasi aktif masyarakat dalam memberi informasi seluas luasnya terkait kondisi sosial dan hukum di masyarakat, sehingga kami bisa melakukan perbaikan sesuai dengan kondisi yang ada”, tutup Kajati Papua Barat. (ACM_2)
