Menu

Mode Gelap
Kapolda Papua Barat Imbau Masyarakat Jaga Kamtibmas di Manokwari 2 Terduga Pelaku Curat Pkm Sanggeng Diringkus Tim Tekab Polresta Manokwari Polres Pegaf Kerahkan Personil Gabungan Bantu Pencarian Korban Longsor Catubouw Longsor di Catubow, 1 Orang MD dan Belasan Orang Masih Dalam Pencarian Hari Pertama Pencarian Iptu Tomi Marbun Sempat Terkendala Cuaca

PAPUA BARAT · 21 Feb 2022 17:33 WIT

Sambangi Kanwil Kemenag PB, Aliansi Masyarakat Papua Barat Desak Penetapan Pejabat Definitif


 Sambangi Kanwil Kemenag PB, Aliansi Masyarakat Papua Barat Desak Penetapan Pejabat Definitif Perbesar

MANOKWARI – Puluhan warga yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Masyarakat Papua Barat, mendatangi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat, Senin (21/2/2022)siang. 

Kedatangan massa tersebut untuk menuntut agar Menteri Agama segera mengambil kebijakan khusus untuk menetapkan pejabat defenitif Kakanwil Papua Barat harus Orang Asli Papua khususnya yang berasal dari Provinsi Papua Barat.

“ Kami meminta kepada Menteri Agama agar segera mengambil kebijakan khusus menetapkan pejabat definitive harus berdayakan orang asli papua yang berasal dari Papua Barat. Sesuai undang-undang otonomi khusus, Kami memiliki hak khusus jadi sampaikan ke Bapak Menteri Agama tolong segera penuhi aspirasi kami, agar tidak menimbulkan kecemburuan dan gangguan stabilitas keamanan di Papua Barat” ujar salah satu perwakilan AMPB.

Sementara itu, menyikapi tuntutan massa, Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat Abdul Rumkel yang didampingi sejumlah pejabat eselon 3 dilingkungan Kanwil Kemenag Papua Barat menyampaikan bahwa aspirasi itu diterima dan akan disampaikan kepada Kementerian Agama.

“ Kami terima aspirasi dari Bapak Ibu dan selanjutnya akan diteruskan ke pusat sesuai dengan apa yang telah disampaikan tadi “ ucap Abdul.

Sebelum membubarkan diri, massa mengancam akan kembali melakukan aksi serupa dengan jumlah massa yang lebih besar apabila aspirasi mereka tidak ditindaklanjuti. (ACM)

Artikel ini telah dibaca 442 kali

badge-check

Writer

Baca Lainnya

Pemda Bisa Ajukan Keringanan Ke Pusat Terkait Klausul 30 Persen UU HKPD No 1 Tahun 2022

23 April 2026 - 20:58 WIT

Kepala BKN Sebut Gubernur Boleh Ganti Pimpinan OPD Tanpa Melalui Lelang Jabatan

23 April 2026 - 18:56 WIT

Gubernur Papua Barat Lantik Kepala Kantor Regional XIV BKN Manokwari

23 April 2026 - 16:53 WIT

Mentan Tantang Papua Barat Sediakan Lahan Pengembangan Komiditi Pertanian

1 April 2026 - 19:23 WIT

Gubernur Mandacan Tegaskan Tidak Intervensi Pemilihan Ketum KONI Papua Barat

1 April 2026 - 19:14 WIT

Pemprov Papua Barat Siap Implementasi WFH Sesuai Kebijakan Pemerintah Pusat

31 Maret 2026 - 10:19 WIT

Trending di PAPUA BARAT