Menu

Mode Gelap
Kapolda Papua Barat Imbau Masyarakat Jaga Kamtibmas di Manokwari 2 Terduga Pelaku Curat Pkm Sanggeng Diringkus Tim Tekab Polresta Manokwari Polres Pegaf Kerahkan Personil Gabungan Bantu Pencarian Korban Longsor Catubouw Longsor di Catubow, 1 Orang MD dan Belasan Orang Masih Dalam Pencarian Hari Pertama Pencarian Iptu Tomi Marbun Sempat Terkendala Cuaca

PAPUA BARAT · 19 Mei 2022 20:20 WIT

Dinkes Papua Barat Gandeng Media Dorong Percepatan Cakupan Imunisasi Selama Pelaksanaan BIAN


 Dinkes Papua Barat Gandeng Media Dorong Percepatan Cakupan Imunisasi Selama Pelaksanaan BIAN Perbesar

MANOKWARI – Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat bersama Hakli Papua barat menggandeng wartawan untuk memberikan edukasi dan meningkatkan cakupan imuniasi rutin dan dasar lengkap (IDL) selama Bulan Imuniasasi Anak Nasional (BIAN) di Papua Barat.

” Kita telah mengetahui dan merasakan bersama bahwa pandemi COVID-19 telah mengakibatkan cakupan Imunisasi rutin lengkap anak menjadi rendah. Untuk mengejar kekurangan cakupan tersebut pemerintah menyelenggarakan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN)” ujar Ketua Panitia Herman Marisan, pada kegiatan Media Briefing Pelaksanaan BIAN, Kamis(19/5/2022).

Sementara itu, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, dr. Nurmawati menjelaskan berdasarkan data rutin terbaru Kementerian Kesehatan Ri cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) telah menurun secara signifikan sejak awal pandemi COVID-19, dari 84,24 pada tahun 2020 menjadi 79,64 pada tahun 2021. 

” Untuk di Provinsi Papua Barat, cakupan Imunisasi dasar lengkap juga mengalami penurunan sejak pandemi COVID-19 selama 2 tahun terakhir, yakni dari 84,14 pada tahun 2019 turun menjadi 66,4% di tahun 2020 dan 60,4% pada 2021″ terangnya.

Tentunya penurunan IDL tersebut sangat berisiko terjadinya KLB (Kejadian Luar Biasa) Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan imunisasi (PD31). Untuk kasus PD3I di Papua Barat, kasus positif campak atau Rubela masih ditemukan hampir di setiap tahunnya. 

Menurut penilaian risiko campak nasional, Papua Barat merupakan provinsi dengan risiko sangat tinggi. Pada tahun 2018 dan 2019, Papua Barat juga mengalami KLB Difteri dimana terdapat kematian kasus akibat difteri pada tahun 2018 dan 2019. Selain Campak dan Difteri, menurut penilaian risiko polio nasional, Papua Barat merupakan provinsi dengan risiko tinggi. 

” Penurunan cakupan imunisasi rutin baru-baru ini disebabkan oleh berbagai faktor termasuk gangguan rantai pasokan, aturan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, dan berkurangnya ketersediaan tenaga kesehatan, yang menyebabkan penghentian sebagian layanan vaksinasi pada puncak pandemi COVID-19″ imbuhnya. 

Saat ini, Pemerintah berupaya memulihkan cakupan yang hilang akibat gangguan kegiatan imunisasi terkait COVID-19 dengan menyelenggarakan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) di tahun 2022 ini. Dalam pelaksanaan BIAN terdapat 2 kegiatan utama yakni imunisasi tambahan dengan pemberian satu dosis imunisasi campak rubella yang diberikan kepada anak umur 9 bulan sampai 12 tahun dan kegiatan selanjutnya yakni imunisasi kejar dengan pemberian satu atau lebih jenis imunisasi akan diberikan kepada anak berusia 1-5 tahun untuk melengkapi status imunisasi yang belum lengkap ketika masih bayi atau berumur dibawah 1 tahun. 

BIAN di Papua Barat akan dilaksanakan mulai Mei-Juni 2022 diseluruh wilayah Provinsi Papua Barat, dengan pelayanan imunisasi selama BIAN akan diberikan di Puskesmas, Posyandu, PAUD, TK/RA, dan SD/MI. Sehingga para orang tua dan pengasuh anak dapat membawa dan memastikan anaknya untuk mendapatkan imunisasi. 

Sasaran BIAN di Papua Barat, untuk imunisasi tambahan campak dan rubela pada usia 9 bulan-12 tahun sebanyak 241.241 anak dan imunisasi kejar dengan sasaran usia 1-5 tahun diperkirakan sebanyak 51.791 untuk imunisasi IPV, 33.800 untuk imunisasi OPV, dan 20.165 untuk imunisasi OPTHB-Hib. Adapun sasaran terbanyak pelaksanaan BIAN terdapat di Kab. Manokwari dan Kota Sorong. 

Kegiatan imunisasi tambahan campak dan rubella dalam BIAN 2022 ini sama dengan pemberian imunisasi campak dan rubela tahun 2018 yang lalu dimana pada tahun 2018 Provinsi Papua Barat menjadi provinsi pertama di luar Jawa-Bali yang berhasil! mencapai cakupan 954.

“Vaksin yang digunakan dalam pelaksanaan BIAN ini adalah vaksin imunisasi rutin yang selama bertahun-tahun telah diberikan ke anak-anak pada saat pemberian imunisasi ketika bayi. Jadi vaksin yang digunakan aman dan telah disuntikkan sejak dulu dan terbukti mampu memberikan kekebalan terhadap anak dalam mencegah penyakit seperti difteri, tetanus, campak, rubella, dan polio”jelasnya.

Agar pelaksanaan BIAN khususnya imunisasi kejar untuk melengkapi imunisasi pada anak 1tahun, maka dihimbau kepada orang tua dan pengasuh untuk melihat atau membuka Kembali catatan pemberian imunisasi anaknya melalui Buku KIA (Kesehatan Ibu Anak), jika terdapat jenis imunisasi yang belum lengkap atau tidak didapatkan ketika masih bayi maka segera mengunjungi Puskesmas atau Posyandu sehingga dapat diberikan imunisasi guna melengkapi imunisasi anak. 

” Untuk itu, kami sangat mengharapkan dukungan para pemangku kepentingan, stakeholder dan masyarakat untuk bersama mensukseskan pelaksanaan BIAN 2022 ini, dan memastikan setiap anak yang menjadi sasaran BIAN telah mendapatkan imunisasi sehingga anak-anak di Papua Barat menjadi lebih sehat dan terlindung dari penyakit berbahaya. Jangan ragu mendatangi pos-pos imunisasi yang telah disediakan seperti Puskesmas, Posyandu, PAUD, TK dan sekolah SD/MI” pungkasnya.(ACM)

Artikel ini telah dibaca 64 kali

badge-check

Writer

Baca Lainnya

Pemda Bisa Ajukan Keringanan Ke Pusat Terkait Klausul 30 Persen UU HKPD No 1 Tahun 2022

23 April 2026 - 20:58 WIT

Kepala BKN Sebut Gubernur Boleh Ganti Pimpinan OPD Tanpa Melalui Lelang Jabatan

23 April 2026 - 18:56 WIT

Gubernur Papua Barat Lantik Kepala Kantor Regional XIV BKN Manokwari

23 April 2026 - 16:53 WIT

Mentan Tantang Papua Barat Sediakan Lahan Pengembangan Komiditi Pertanian

1 April 2026 - 19:23 WIT

Gubernur Mandacan Tegaskan Tidak Intervensi Pemilihan Ketum KONI Papua Barat

1 April 2026 - 19:14 WIT

Pemprov Papua Barat Siap Implementasi WFH Sesuai Kebijakan Pemerintah Pusat

31 Maret 2026 - 10:19 WIT

Trending di PAPUA BARAT