MANOKWARI – Forum Honorer 512 Nusantara Provinsi Papua Barat melakukan aksi demo dan membakar ban di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua Barat, Senin (9/5/2022). Massa menuntut segera di angkat menjadi CPNS formasi tahun 2022.
Selain itu, terdapat 5 poin lainnya dalam tuntutannya mereka diantaranya meminta BKD menjelaskan tentang adanya SK P3K tanpa NIP yang melanggar aturan, kemudian adanya temuan pemalsuan dokumen yang diloloskan pada cpns 2018, kenapa BKD tidak melakukan verifikasi ulang berkas 771 honorer, meminta Pemprov segera membuka formasi cpns dan menyelesaikan 512 honerer dilingkungan Pemprov Papua Barat.
Menanggapi aksi demo tersebut, Kepala Badan Kepagawaian Daerah Provinsi Papua Barat Neles Dowansiba mengatakan forum honorer 512 ini adalah sisa formasi tahun 2021 yang berjumlah 1.283 orang. Sebagai pejabat yang baru saja, dirinya tentu akan berkoordinasi dengan Sekertaris dan Kepala Bidang hingga staf untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut.
” Kita tunggu jawaban dari Menpan dan jika sudah di setujui maka Kita tingal penetapan,makanya saya sebagai Kepala dinas yang baru bertugas saya tidak memberikan jawaban yang muluk-muluk dan kami sudah berjuang” ujarnya.
Lanjut, Neles mengatakan dari 1.002 honorer yang terdata saat ini, pihaknya akan mengutamakan forum honorer 512 terlebih dahulu dan barulah membuka formasi yang baru jika sudah diselesaikan.
” Karena honorer 512 ini masalah lama,jadi jangan ada pemikiran dari OPD 1.002 ini masih utuh,tapi kami lebih mengutamakan honorer 512,sehingga masalah honorer 512 telah di jawab baru kita mulai buka formasi baru” jelasnya.
Nantinya, tuntutan tersebut juga disampaikankan kepada Gubernur dan Sekda sehingga dapat ditentukan waktu pertemuan bersama forum honorer 512. (ACM_3)
