MANOKWARI, acemo.co.id — Bupati Manokwari, Hermus Indou, menegaskan pentingnya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara benar, berkualitas, transparan, dan bertanggung jawab. Ia meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta jajaran aparatur sipil negara (ASN) agar menjalankan setiap program dan kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Penegasan tersebut disampaikan Hermus Indou saat memberikan arahan dalam apel gabungan di Kantor Bupati Manokwari, Senin (2/11/2026).
Dalam arahannya, Hermus menekankan bahwa kualitas pengelolaan anggaran tidak hanya ditentukan oleh hasil pelaksanaan kegiatan, tetapi juga harus didukung oleh kepatuhan terhadap aturan, prosedur, mekanisme, serta kelengkapan administrasi yang benar.
Menurutnya, setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD harus berpedoman pada ketentuan pemerintah agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun administrasi di kemudian hari.
“Jangan hanya mengutamakan hasil, tetapi prosedur dan mekanismenya tidak dilalui. Mekanisme yang benar sudah pasti menjamin output dan hasil yang benar,” tegas Hermus.
Ia juga menyoroti pelaksanaan mekanisme pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari. Hermus meminta seluruh OPD menyesuaikan diri dengan sistem dan regulasi yang berlaku, serta meninggalkan pola kerja manual yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan tata kelola pemerintahan saat ini.
Selain kepatuhan terhadap prosedur, Hermus mengingatkan pentingnya ketertiban administrasi dalam setiap pelaksanaan program. Ia menegaskan bahwa administrasi menjadi salah satu aspek utama yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menurutnya, kegiatan yang secara fisik telah dilaksanakan dengan baik tetap berpotensi menjadi temuan apabila dokumen administrasinya tidak lengkap atau tidak sesuai ketentuan.
“Kalau administrasinya salah, meskipun pekerjaan di lapangan dilaksanakan dengan benar, itu tetap bisa menjadi persoalan dalam pemeriksaan. Karena itu, saya minta administrasi setiap kegiatan dipersiapkan dengan baik dan benar,” ujarnya.
Hermus juga meminta setiap OPD memastikan seluruh bukti pelaksanaan kegiatan tersedia dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia secara tegas melarang adanya kegiatan fiktif, termasuk laporan kegiatan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Untuk itu, seluruh perangkat daerah diminta segera menyiapkan dokumen pertanggungjawaban setelah kegiatan selesai dilaksanakan, tanpa menunggu pemeriksaan BPK.
“Jangan menunggu pemeriksaan baru sibuk menyiapkan dokumen. Jangan menggunakan sistem kebut semalam. Setelah kegiatan selesai, segera siapkan seluruh bukti penyelenggaraan kegiatan dengan baik,” katanya.
Lebih lanjut, Hermus menekankan agar setiap program bantuan yang disalurkan kepada masyarakat benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan.
Ia mengingatkan agar tidak ada praktik manipulasi data penerima bantuan, laporan fiktif, maupun penyaluran bantuan yang tidak sesuai dengan realisasi di lapangan.
“Saya ingin kita jangan menipu masyarakat, menipu pemerintah, maupun menipu Tuhan. Mari kita kelola APBD dengan tepat, benar, berkualitas, dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Bupati berharap seluruh pimpinan OPD dan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari dapat meningkatkan disiplin, profesionalisme, serta integritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Dengan pengelolaan anggaran yang tertib, transparan, dan akuntabel, pemerintah daerah diharapkan mampu memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Manokwari. (Mega)
