SORONG – Berdasarkan hasil diskusi yang dilaksanakan dalam sosialisasi pencegahan pungutan liar dalam rangka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2022, disimpulkan 3 poin agar pungli tidak terjadi di wilayah sekolah.
Diskusi tersebut di pimpin oleh Kombes Pol Happy Perdana Yudianto selaku Auditor tingkat madya Itwasda Polda Papua Barat dan narasumber yaitu Ketua Pokja Intelijen di wakili oleh Iptu M. Rudi Alfasyat, Sekertaris Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Rustam M.Pd.
Kepala Inspektorat Papua Barat Sugiono yang merupakan Wakil Ketua Unit Pemberantas Pungli (UPP) Papua Barat, menyampaikan hasil dari diskusi pada kegiatan terebut.
Berdasar pada peraturan Permendigbud Nomor 1 tahun 2021 tentang juknis PPDB pasal 12, yang mengatur tentang jalur zonasi 50%, afirmasi 15% , perpindahan orangtua 5%, dan prestasi 30%. Disimpulkan 3 point sebagai hasil diskusi, sebagai berikut:
1.Bahwa sesuai kuota tersebut PPDB calon peserta didik yang mendaftar dari online maupun offline yang diselenggarakan tidak di pungut biaya.
2. Biaya lain di luar biaya pendaftaran yang berhubungan dengan perlengkapan sekolah dibahas bersama dengan komite sekolah dan orang tua siswa.
3.Biaya perlengkapan sekolah dapat dibayarkan langsung atau bertahap sesuai kemampuan orang tua atau calon peserta didik.
Sugiono juga menuturkan penyebab pungutan liar pada PPDB dikarenakan aspek individu dan organisasi yang harus di hindari.
“Sifat tamak, penghasilan yang tidak mencukupi, gaya hidup yang konsumtif, tidak berpegang teguh terhadap ajaran agama masing-masing, tidak adanya sikap keteladanan dalam organisasi yang baik, sikap akuntabilitas tidak berjalan, perubahan dalam sistem menejemen”, ujarnya.
Kedepannya diharapkan sosialisasi terkait pencegahan pungutan liar baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan media massa dan elektronik perlu dilakukan.
“Sosialisasi ketentuan terhadap sekolah bahwa pungutan liar adalah tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi hukum. Di tahun berikutnya akan di upayakan melakasanaan kegiatan sosialisasi sebelum melaksankaan kegiatan penerimaan peserta didik baru”,tutupnya. (Rls/ACM)
