Menu

Mode Gelap
Kapolda Papua Barat Imbau Masyarakat Jaga Kamtibmas di Manokwari 2 Terduga Pelaku Curat Pkm Sanggeng Diringkus Tim Tekab Polresta Manokwari Polres Pegaf Kerahkan Personil Gabungan Bantu Pencarian Korban Longsor Catubouw Longsor di Catubow, 1 Orang MD dan Belasan Orang Masih Dalam Pencarian Hari Pertama Pencarian Iptu Tomi Marbun Sempat Terkendala Cuaca

News · 16 Feb 2023 07:56 WIT

KLHK Lanjutkan Sosialisasi FOLU Net Sink di Provinsi Papua Barat


 KLHK Lanjutkan Sosialisasi FOLU Net Sink di Provinsi Papua Barat Perbesar

MANOKWARI – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melanjutkan sosialisasi Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat (15/2/2023). Sebelumnya, sosialisasi Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 telah dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Papua, Bengkulu, dan Sulawesi Barat.

Sosialisasi Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 dimaksudkan untuk menyampaikan kebijakan, strategi, dan rencana untuk implementasi rencana aksi mitigasi yang mengacu pada target penurunan emisi gas rumah kaca yang telah ditetapkan secara nasional (Nationaly Determined Contribution/NDC) sampai dengan tahun 2030 melalui pendekatan carbon net sink dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya pada tahun 2030 (Indonesia’s FOLU Net Sink 2030) dengan memperhatikan berbagai instrumen bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) KLHK Agus Justianto pada kesempatan ini menyampaikan bahwa ,FOLU Net Sink 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui penurunan emisi GRK dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan dengan kondisi dimana tingkat serapan sama atau lebih tinggi dari tingkat emisi.

Agus menyampaikan, upaya Indonesia untuk mencapai Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 perlu diikuti dengan alokasi lahan yang selektif dan terkontrol untuk pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang adil dan merata bagi masyarakat Indonesia. 

“Sasaran utamanya adalah tercapainya tingkat emisi gas rumah kaca sebesar -140 juta ton CO2e pada tahun 2030, dan mendukung net zero emission sektor kehutanan guna memenuhi NDC yang menjadi kewajiban nasional Indonesia”, ujarnya.

Sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi sarana koordinasi untuk saling bersinkronisasi antara pemerintah pusat, daerah, serta stakeholder terkait hingga tingkat tapak. Semua pihak diharapkan juga dapat bersinergi dalam bidang perencanaan, kegiatan dan strategi, sehingga implementasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 dapat tercapai sesuai dengan target di bidang tugas dan fungsinya masing-masing, dengan memperhatikan berbagai instrumen lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam rangka pemantapan implementasi/operasionalisasi Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 di tingkat tapak, serta sharing knowledge dan sosialisasi secara luas kepada stakeholder terkait, KLHK melakukan Sosialisasi Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 untuk 22 Provinsi.

Sosialisai tersebut terbagi pada beberapa regional yaitu Regional Sumatera (Provinsi Kepulauan Riau, Bengkulu dan Bangka Belitung), Regional Jawa (Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur), Regional Bali Nusra (Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat), Regional Sulawesi dan Maluku (Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku dan Maluku Utara) dan Regional Papua (Provinsi Papua, Papua Barat). (ACM_2)

Artikel ini telah dibaca 139 kali

badge-check

Writer

Baca Lainnya

Pemda Bisa Ajukan Keringanan Ke Pusat Terkait Klausul 30 Persen UU HKPD No 1 Tahun 2022

23 April 2026 - 20:58 WIT

Kepala BKN Sebut Gubernur Boleh Ganti Pimpinan OPD Tanpa Melalui Lelang Jabatan

23 April 2026 - 18:56 WIT

Gubernur Papua Barat Lantik Kepala Kantor Regional XIV BKN Manokwari

23 April 2026 - 16:53 WIT

Mentan Tantang Papua Barat Sediakan Lahan Pengembangan Komiditi Pertanian

1 April 2026 - 19:23 WIT

Gubernur Mandacan Tegaskan Tidak Intervensi Pemilihan Ketum KONI Papua Barat

1 April 2026 - 19:14 WIT

Pemprov Papua Barat Siap Implementasi WFH Sesuai Kebijakan Pemerintah Pusat

31 Maret 2026 - 10:19 WIT

Trending di PAPUA BARAT