MANOKWARI – Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Kerukunan Keluarga Kawanua (KKK) Provinsi Papua Barat menolak Musyawarah Ilegal dibawah pimpinan Deiby Pangemanan.
Penolakan itu disampaikan oleh Ketua Umum DPW KKK Papua Barat, Wempi Rengkung melalui pemegang Mandat, Drs. Rocky Maleke, dan Wakil Ketua Bidang OKK, Hendra Karwur menanggapi sosialisasi pembentukan Musyawarah DPW KKK Papua Barat dibawah Pimpinan Deiby Pangemanan dan perwakilan pengurus Pusat, Michael Lakat dan Ifan Pioh.
Rocky Maleke menegaskan Pengurus DPW KKK Papua Barat masih memiliki mandat penuh sebagai Pengurus Sah DPW KKK Papua Barat dibawah Pimpinan Tonaas Wangko Wempi Welly Rengkung dan Sekretaris Frans Wagey sehingga segala bentuk kegiatan, musyawarah dan kepengurusan yang mengatas namakan KKK Papua Barat tanpa seijin / sepengetahuan Pimpinan Tonaas Wangko Wempi Welly Rengkung dinyatakan tidak sah dan ilegal.
Rocky menegaskan upaya pengambilalihan secara ilegal yang dilakukan oleh Deiby Pengemanan merupakan upaya sabotase dan kudeta, karena dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan seluruh perangkat pengurus dan maupun para penasihat Kerukunan Keluarga Kawanua Papua Barat.
Atas dasar tindakan ilegal, memalukan dan menciderai marwah organisasi Kerukunan Kawanua Papua Barat, saat ini Pengurus KKK Papua Barat telah menyurati Pengurus DPP KKK melalui surat Nomor 002/SK-KKKPB/IV/ 2025 menyampaikan keberatan atas tindak ilegal yang dilakukan oleh oknum – oknum tidak bertanggungjawab.
Dalam surat tersebut, pengurus menyampaikan sejumlah alasan – alasan logis sesuai AD/ART Organisasi KKK Papua Barat antara lain;
Pertama, mengakui kepemimpinan Wempi Rengkung sebagai Ketua Sah yang dipilih melalui musyawarah dan dilantik secara resmi oleh Ketua Umum DPP KKK (Alm) Benny Tengker yang merupakan ayahanda dari Ketua Umum DPP saat ini yakni Ibu Angelica Tengker.
Kedua, Pengurus DPW Papua Barat sesuai ad/art, dan marwah organisasi Ketua DPW dipilih, diangkat dan diberhentikan melalui Musyawarah sehingga proses musyawarah yang dapat memberhentikan jabatan, walaupun secara periodik telah melewati masa jabatan dan belum sempat dilakukan Musyawarah karena beberapa kendala dan hal teknis lainnya.
“Bukan angkat – angkat diri tanpa melalui proses musyawarah yang jelas, dengan melibatkan pengurus sah,”jelasnya.
Ketiga, sejak dilantik, Indonesia mengalami masalah Covid 19 sehingga berbagai program yang direncanakan, belum sempat dilakukan karena terkendala masalah Covid 19 dan kondisi teknis lainnya. Kegiatan baru efektif berjalan sejak 2022 lalu hingga saat ini tengah mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah pemilihan pengurus yang baru.
Rocky memaparkan tahapan konsolidasi persiapan Musyawarah Reorganisasi KKK Papua Barat tengah dipersiapkan pengurus KKK Papua Barat.
“Ketua DPW, telah memberikan mandat kepada saya dan pengurus, untuk melakukan persiapan Musyawarah Pemilihan Ketua KKK Papua Barat yang baru. Saat ini tahapan – tahan konsolidasi tengah berjalan, namun karena Pak Ketua alami musibah duka beberapa kali, sehingga tahapan konsolidasi Musyawarah Daerah DPW KKK Papua Barat terhambat pelaksanaan,”ucap Rocky Maleke.
Senada, Wakil Ketua Bidang OKK DPW KKK Papua Barat, Hendra Karwur menambahkan pihaknya telah berkoordinasi dan mendapat masukan dari berbagai elemen warga Kawanua, para ketua rukun pilar di Papua Barat terkait sikap warga Kawanua, atas langkah sabotase yang dilakukan oleh Deiby Pengemanan dan kawan – kawan menggelar sosialisasi DPW KKK Papua Barat.
“Sesuai Ad/art Kerukunan Keluarga Kawanua bahwa Organisasi KKK hadir untuk mempersatukan, menjunjung tinggi nilai – nilai kebersamaan, gotong royong, sesuai slogan “Esa Lalan Esa Toroan” Satu Jalan Dan Satu Tujuan namun yang terjadi pada Minggu 6 April kemarin dilakukan secara sepihak tanpa sepengetahuan Pengurus Sah KKK Papua Barat,”ungkapnya.
Disebutkan, kegiatan ilegal tersebut dilakukan tanpa persetujuan, diluar kewenangan, tugas dan mandat organisasi yang sah untuk mengurusi musyawarah wilayah DPW KKK di tingkat Provinsi Papua Barat.
Disisi lain, Ketua DPW KKK Papua Barat, Wempi W. Rengkung telah mengeluarkan surat Mandat nomor 001/SM-KKKPB/III/2025 kepada Wakil Ketua DPW KKK Papua Barat, Rocky Maleke untuk mempersiapkan dan melakukan konsolidasi persiapan pelaksanaan Musyawarah Wilayah Kerukunan Keluarga Kawanua Papua Barat karena kondisi kesehatan beliau kurang baik dan musibah yang dialami.
Perlu diketahui, kata Hendra, Ketua DPW KKK Papua Barat Wempi Rengkung dan Sekretaris Frans Wagey masih sah sebagai Pengurus KKK Papua Barat karena dipilih dan diangkat melalui mekanisme organisasi dalam Musyawarah serta dilantik oleh Ketua Umum Pengurus DPP KKK.
“Kami menganggap tindakan yang dilakukan oleh Deiby Pangemanan dan kawan – kawan serta oknum – oknum dari Pengurus DPP KKK Pusat adalah suatu pencideraan tatanan organisasi dan melanggar nilai – nilai adat keluarga Kawanua. Sebab di satu sisi status Ketua DPW masih sah dan masih aktif bekerja, sementara disisi lain ada pihak – pihak yang melakukan langkah pengambil alihan DPW K3 secara sepihak, ” tegasnya.
Kehadiran Pengurus dan Ketua – ketua rukun Pilar saat ini, kata Hendra sebagai upaya untuk mengklarifikasi, menjaga marwah organisasi Kerukunan Kawanua Papua Barat, sekaligus menjaga mandat Wempi Rengkung sebagai Tonaas Wangko Orang Kawanua Papua Barat. Sebab pergantian Ketua tanpa musyawarah dianggap sebagai suatu pelanggaran berat terhadap ad/art maupun nilai – nilai adat orang Kawanua.
“Padahal sejak dilantik hingga saat ini, Bapak Wempi Rengkung telah menjaga Marwah organisasi Kerukunan Kawanua dengan penuh tanggungjawab tanpa melakukan pelanggaran terhadap ad/art maupun nilai – nilai adat orang Kawanua. Karena itu, segala bentuk tindakan pengambil alihan secara sepihak adalah tidak sah, pelanggaran ad/art organisasi dan menciderai mandat Wempi Rengkung sebagai Tonaas Wangko Kawanua Papua Barat,”ungkapnya.
Menanggapi itu, DPW Kerukunan Keluarga Kawanua Papua Barat telah menyurati DPP, dan akan meminta klarifikasi serta pertanggungjawaban dari para pihak yang melakukan langkah sabotase karena melanggar Ad/art serta nilai – nilai adat Kerukunan Kawanua Papua Barat.
“Kami minta saudara Deiby Pengemanan dan kawan – kawan untuk mengklarifikasi kegiatan yang dilangsungkan di hotel Billy Jaya kepada Pengurus DPW KKK Papua Barat,”tandasnya. (rls)
