MANOKWARI — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat, Luksen Jems Mayor, menerima kunjungan dari Anggota DPD RI dapil Papua Barat, Abdullah Manaray, yang dikenal dengan sapaan “Songkok Merah”, di ruang kerja Kakanwil di Manokwari, Rabu (30/7/2025).
Pertemuan tersebut menjadi wadah diskusi dan penyerapan aspirasi daerah untuk diperjuangkan di tingkat pusat. Kakanwil menyampaikan beberapa hal penting, terutama yang berkaitan dengan program afirmasi pendidikan dan penguatan peran tokoh agama dalam pembangunan masyarakat Papua Barat.
Salah satu isu yang dibahas adalah keberlanjutan program beasiswa bagi Orang Asli Papua (OAP) untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi berbasis keagamaan seperti UKSW, Universitas Pelita Harapan (UPH), Universitas Maranatha, hingga UIN. Program ini sempat berhasil mengirim 50 peserta dengan skema beasiswa penuh. Namun, saat ini program tersebut belum berjalan secara optimal karena belum ada kebijakan lanjutan dari pusat.
“Dulu kita sempat rekrut 50 anak Papua untuk kuliah di berbagai kampus dengan dukungan penuh, tapi memang masih dibutuhkan penguatan koordinasi dan dukungan agar program ini bisa dilanjutkan secara berkelanjutan,” ujar Luksen.
Dalam kesempatan itu, Kakanwil juga mendorong DPD RI untuk menyampaikan aspirasi tersebut kepada Menteri Agama, mengingat DPD RI memiliki akses langsung ke kementerian dan lembaga pusat. Ia menyebut bahwa Kanwil Kemenag siap menyiapkan dokumen dan data pendukung agar aspirasi dari daerah dapat diperjuangkan lebih efektif.
Kakanwil juga menggaris bawahi pentingnya pendekatan berbasis gereja atau lembaga keagamaan dalam pelaksanaan program pembangunan, seperti air bersih atau kegiatan sosial, agar masyarakat lebih terlibat secara aktif.
“Kalau program dilaksanakan lewat gereja atau jemaat, masyarakat lebih termotivasi ikut serta. Ini menjadi cara yang efektif untuk membangun kesadaran partisipatif,” ucapnya.
Selain itu, ia juga mengusulkan pola kerja sama antara pemerintah dan rumah ibadah, di mana bantuan sosial dapat diiringi dengan kewajiban sosial, seperti menjaga kebersihan lingkungan atau mendukung gerakan sosial di tengah jemaat.
“Misalnya, jika gereja menerima bantuan pembinaan, maka ada tanggung jawab untuk berkontribusi menjaga kebersihan kota, atau mendukung kegiatan sosial lain di lingkungan sekitarnya,” harap Kakanwil Kemenag Papua Barat.
Pertemuan ini juga menyinggung potensi keterlibatan SKPD vertikal dalam mendampingi pelaksanaan program hingga tingkat jemaat, serta penguatan UMKM berbasis gereja dan pemuda. Kakanwil menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor dengan pendekatan keagamaan menjadi kunci dalam pembangunan yang inklusif di Papua Barat.
Sementara itu, Anggota DPD RI Abdullah Manaray merespons positif berbagai hal yang disampaikan oleh Kakanwil Kemenag Papua Barat. Meski begitu, Manaray menyampaikan bahwa salah satu tantangan utama di pusat adalah belum maksimalnya penyerapan dan pelaksanaan program di daerah, terutama yang berkaitan dengan dana Otonomi Khusus (Otsus).
“Banyak program yang belum berjalan karena mekanisme dan skema anggarannya belum sepenuhnya tersampaikan ke kementerian teknis. Kami di DPD terus mendorong agar ada evaluasi terhadap sistem yang berjalan, dan kebijakan bisa lebih langsung menyentuh kebutuhan di Papua,” jelas Manaray.
Di akhir diskusi, Abdullah Manaray menegaskan komitmennya untuk menyampaikan masukan dari Papua Barat kepada kementerian terkait dan lembaga negara, serta mendukung penuh inisiatif yang bersifat afirmatif untuk OAP. (rls)
