MANOKWARI – Dalam dua bulan terakhir Pemerintah Provinsi Papua Barat terkesan menutup akses informasi kepada media, bahkan hingga kegiatan yang dihadiri sejumlah pejabat penting daerah.
Menyikapi kondisi tersebut, awak media yang bertugas di lingkungan Pemprov Papua barat telah mengajukan permintaan audiensi langsung kepada Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan usai wawancara Senin (15/9/2925) kemarin, dengan tujuan menyampaikan permasalahan pembatasan informasi kegiatan Pemprov.
“Senin kemarin, Bapak Gubernur sampaikan hari ini (Selasa) baru bisa ketemu karena kemarin ada rapat paripurna. Tadi Kami tunggu dari pukul sembilan pagi, tapi pukul 15.00 WIT kami terima info tidak bisa ketemu,” ujar salah satu wartawan TV lokal, Ari Amstrong.
Dirinya meyakini bahwa pembatasan akses informasi tentang kegiatan pemerintah provinsi yang dialami wartawan merupakan ulah oknum pejabat, dan hal tersebut tidak diketahui oleh Gubernur Dominggus Mandacan.
Ari menambahkan kondisi tersebut tentunya menghambat kerja pers dalam menyampaikan informasi pelaksanaan program pembangunan daerah kepada masyarakat umum.
“Media kesulitan dapat agenda kegiatan pak Gubernur, Wakil gubernur, ataupun instansi lainnya di lingkup pemerintah provinsi. Padahal itu menyangkut kepentingan masyarakat luas,” ucapnya.
Menurutnya kondisi itu bertentangan dengan semangat keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan wajib diimplementasikan oleh seluruh pemerintah daerah.
Pemerintah daerah sebagai badan pelayanan publik semestinya memberikan ruang bagi wartawan dalam memperoleh akses informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan bersikap kontraproduktif.
“Kami sangat menyangkan kondisi ini. Jurnalis itu mitra dalam menyebarluaskan informasi, bukan melarang bagikan agenda ke wartawan,” jelasnya.
Dia berharap pemerintah provinsi melalui organisasi perangkat daerah (OPD) teknis segera memperbaiki tata kelola informasi kegiatan pemerintah daerah, sehingga jurnalis tidak mengalami kesulitan saat melaksanakan tugas peliputan.
Transparansi informasi justru akan memperkuat kepercayaan masyarakat di Papua Barat terhadap kinerja pemerintah daerah, sekaligus mencegah munculnya spekulasi negatif akibat minimnya akses informasi dari otoritas resmi.
“Kalau informasi ditutup-tutupi, publik bisa salah persepsi. Tapi kalau dibuka dengan jelas, masyarakat bisa menilai langsung apa yang dikerjakan pemerintah,” pungkasnya. (Amstrong Lucas)
