MANOKWARI – Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat Patrice Lumumba Sihombing, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran (TA) 2022 kepada lima Kabupaten yaitu Kabupaten Manokwari, Fakfak, Kaimana, Teluk Bintuni dan Pegunungan Arfak di Ruang Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat, Rabu (17/5/2023).
Laporan yang diserahkan oleh BPK kepada pemerintah daerah terdiri dari dua laporan yaitu LHP atas LKPD yang memuat opini dan LHP atas Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan,BPK memberi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Ketua DPR dan Bupati dari Kabupaten Manokwari, Fakfak, Kaimana, Teluk Bintuni dan Pegunungan Arfak.
Pada kesempatan tersebut, Patrice Lumumba Sihombing juga menyampaikan pentingnya Pemerintah Daerah dan DPRD untuk mendorong peningkatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK, agar mencapai standar minimal nasional yaitu 75%.
“Tetap ada catatan dimana hampir di kelima kabupaten terutama terkait masalah kesalahan penganggaran, Mandatory Spending yang belum tercapai dan permasalahan penyelesaian pekerjaan yang terlambat untuk belanja daerah dan ada beberapa yang kurang volume”, jelas Kepala BPK Perwakilan Papua Barat.
“LHP baru saja diserahkan agar ditindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan sesuai ketentuan selambat-lambatnya 60 hari sejak LHP diserahkan”, sambungnya.
Kepala Perwakilan juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD dan Pemerintah Daerah yang telah mendukung upaya BPK RI dalam mewujudkan visi dan misinya, yakni mendorong pengelolaan keuangan Negara untuk mencapai tujuan Negara, melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat. (ACM_2)
