MANOKWARI – DPRD Provinsi Papua Barat menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 dengan agenda penyampaian dan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Jumat (26/9/2025).
Dalam rapat yang dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, staf ahli gubernur, pimpinan perangkat daerah, serta insan pers tersebut, pemerintah provinsi menyerahkan dokumen perubahan KUA dan PPAS kepada DPR Papua Barat.
Gubernur Papua Barat dalam sambutannya menegaskan bahwa penyerahan dokumen tersebut merupakan wujud komitmen eksekutif untuk menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada sejumlah pertimbangan strategis, antara lain:
1. Penyesuaian terhadap dinamika perekonomian nasional yang memengaruhi fiskal daerah.
2. Pemenuhan kebutuhan pembangunan baru yang mendesak.
3. Optimalisasi belanja daerah agar lebih efektif dan efisien.
4. Penyesuaian terhadap regulasi serta kebijakan pemerintah pusat.
Berdasarkan rancangan yang disampaikan, target pendapatan daerah Papua Barat dalam Perubahan APBD 2025 naik 2,75 persen, belanja daerah meningkat 3,61 persen, dan penerimaan pembiayaan naik 33,94 persen dibanding APBD induk 2025.
Struktur perubahan APBD 2025 mencakup pendapatan sebesar Rp3,569 triliun, belanja daerah Rp3,700 triliun, serta penerimaan pembiayaan Rp133,9 miliar. Alokasi anggaran diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, perhubungan, penurunan stunting, pemberdayaan masyarakat, serta belanja perlindungan sosial untuk menghadapi dampak inflasi.
Gubernur juga mengapresiasi DPR Papua Barat sebagai mitra strategis dalam pembangunan. “Kolaborasi harmonis eksekutif dan legislatif adalah kunci keberhasilan pembangunan Papua Barat. Kami berharap pembahasan dokumen perubahan KUA dan PPAS ini menghasilkan rumusan terbaik bagi rakyat,” ujarnya.
Rapat Paripurna ditutup dengan ajakan untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Papua Barat yang aman, sejahtera, bermartabat, dan mandiri.
*Penulis : Marsel Justin Katoar
