MANOKWARI – Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat mengukuhkan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Provinsi Papua Barat Lepot Setyanto, bertempat di gedung PKK Provinsi Papua Barat, Rabu (24/1/2024).
Pengukuhan disaksikan langsung Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan BPKP Iwan Taufik Purwanto. Dihadiri seluruh unsur OPD, unsur Forkopimda dan Bupati/Walikota di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere menyampaikan bahwa mutasi personil di lingkungan sebuah lembaga dan instansi merupakan sebuah siklus positif sebagai bentuk kebijakan pimpinan dalam rangka regenerasi guna mengoptimalkan tugas dan fungsi perwakilan BPKP di daerah.
Dirinya berharap bersama BPKP ke depan tata kelola pemerintahan Provinsi Papua Barat terutama tata kelola keuangan dan pembangunan daerah akan ada perbaikan-perbaikan yang signifikan termasuk tata kelola BLUD dan BUMD yang ada di Papua Barat.
“Yang banyak menjadi masalah di Papua Barat yaitu rendahnya nilai IPM, angka stunting yang masih tinggi dan presentasi kemiskinan yang tinggi kualitas konektivitas wilayah belum memadai serta pertumbuhan ekonomi yang masih di bawah rata-rata nasional sehingga dibutuhkan upaya seluruh pemangku kepentingan untuk mengatasi masalah tersebut”, ujarnya
Pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran belanja yang cukup besar di Papua Barat sebesar 17,25 Triliun. Hal tersebut menandakan pentingnya instrumen APBN dalam mengintervensi kegiatan ekonomi masyarakat.
“Melihat besarnya kontribusi anggaran negara ke dalam pertumbuhan ekonomi perang Papua Barat Maka Saya berpesan agar anggaran tersebut dapat dikelola secara hati-hati, transparan, akuntabel, efektif dan efisien”, tuturnya.
Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan BPKP Iwan Taufik Purwanto membaca sambutan Kepala BPKP RI, mengatakan agar pejabat yang baru dilantik cepat berkoordinasi dan membangun komunikasi kepada stakeholder yang ada di dua provinsi yaitu Papua Barat Daya dan Papua Barat.
“Pejabat yang baru bisa berkoordinasi dan berkomunikasi kepada stakeholder yang ada di dua provinsi, guna meningkatkan dan mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan di PB dan PBD”, katanya.
Untuk Pemda, saat ini sedang fokus melakukan evaluasi pengadaan dan pembangunan dimana anggaran yang dimiliki sangat terbatas. Beberapa hal penting hasil pengawasan dimana indikator kinerja sasaran yang mungkin belum mencakup output.
“Di BPKP pusat merancang agenda prioritas yang hasilnya sudah sampai ke Presiden dimana fokus pengawasan didukung pengawasan yang ada di daerah dalam SDM, penanganan pangan, infrastruktur dan beberapa hal lain”, paparnya.
Setelah itu, serahkan pula nota kerja pada kedua provinsi yaitu Papua Barat dan Papua Barat Daya dari Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan BPKP. (ACM_2)
