MANOKWARI – Komisi Informasi (KI) Provinsi Papua Barat hari ini mengeluarkan pernyataan resmi yang mendesak agar proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi 2021 dilaksanakan secara terbuka dan transparan.
Pernyataan ini dikeluarkan sebagai tanggapan atas aksi unjuk rasa disertai pemalangan di pintu gerbang Kantor Bupati Manokwari oleh puluhan pencari kerja yang tidak lolos seleksi administrasi .
KI Papua Barat menegaskan bahwa transparansi dan keterbukaan dalam proses seleksi CPNS merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan.
“Kami percaya bahwa transparansi dalam proses seleksi CPNS akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah dan memastikan bahwa proses perekrutan dilakukan secara adil,” ujar Ketua KI Papua Barat, Andi Sastra Benny Saragih.
KI Papua Barat mendorong agar Pemerintah Kabupaten Manokwari mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa setiap tahapan dalam proses seleksi CPNS Formasi 2021 dapat diakses oleh publik. Langkah-langkah tersebut meliputi :
1. Publikasi Kriteria dan Prosedur Seleksi: Menyediakan informasi yang jelas dan lengkap mengenai kriteria, tahapan, serta prosedur seleksi CPNS kepada masyarakat luas melalui media resmi.
2. Penyediaan Akses ke Informasi: Menjamin aksesibilitas informasi terkait proses seleksi, termasuk pengumuman hasil seleksi dan penjelasan mengenai keputusan yang diambil.
3. Pengawasan oleh Pihak Ketiga: Melibatkan lembaga pengawas independen untuk memantau jalannya proses seleksi dan memastikan bahwa tidak ada praktik-praktik yang merugikan atau tidak adil.
4. Pelaporan dan Penanganan Keluhan: Menyediakan mekanisme yang mudah diakses bagi peserta seleksi untuk melaporkan keluhan atau ketidakpuasan serta menjamin penanganan yang cepat dan transparan terhadap setiap laporan.
KI Papua Barat juga mengingatkan bahwa pelaksanaan seleksi CPNS yang terbuka dan transparan bukan hanya untuk kepentingan peserta seleksi, tetapi juga untuk kepentingan seluruh masyarakat.
“Dengan adanya transparansi, kami berharap dapat meminimalisir potensi penyimpangan dan memastikan bahwa semua calon CPNS memiliki kesempatan yang sama,” tambah Andi Saragih.
KI Papua Barat akan terus memantau perkembangan dan memberikan dukungan penuh terhadap upaya-upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan keadilan dalam proses seleksi CPNS.
Komisi Informasi juga mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi dan memberikan masukan konstruktif untuk meningkatkan transparansi dalam proses seleksi. (rls)
